Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sidoarjo

Foto : Istimewa Lahan Parkir


Oleh : Alfina Damayanti
Dari : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Prodi : Administrasi Publik

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningakatnya pendapatan asli daerah dan pengembangan daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi parkir di Sidoarjo merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi parkir yaitu dengan menetapkan kebijakan parkir berlangganan. Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka pencapaian upaya pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
Retribusi menurut Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dana tau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir dipungut terhadap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijkan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan parkir,kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 4 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan retribusi parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang membawahi Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo. Pembayaran retribusi parkir berlangganan menyumbang pendapatan retribusi yang cukup besar sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sidoarjo. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi parkir antara lain dengan menetapkannya. Pada tahun 2010, pendapatan melebihi target yang sudah ditentukan yaitu Rp 18 miliar, padahal pemerintah menargetkan Rp 17 miliar. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset tentang Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2009, pada tahun 2005 sebelum Perda No. 1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir diterbitkan, target yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 252.240.000, realisasinya Rp. 252.305.000. Tahun 2007 sesudah Perda no. 1 diterbitkan, target yang diharapkan sebesar Rp 7 miliar tetapi realisasinya hanya Rp. 612.064.750. Tahun 2009 target yang diharapkan sebesar Rp 9 miliar, realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp 11 miliar. Hal ini berarti penetapan kebijakan parkir berlangganan tidak secara langsung mengalami proses sosialisasi terlebih dahulu. Retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo bukan hanya untuk membayar juru parkir. Pemkab Sidoarjo memasukkan PAD (Pendadapatan Asli Daerah) tersebut ke Polresta Sidoarjo dan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur. Data di Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo menyebut bahwa pada tahun 2016 realisasi retribusi parkir berlangganan mencapai Rp. 28.176.120.000, sedangkan tahun 2017 mencapai Rp. 29.732.445.000. Uang hasil tarikan tersebut mengalir ke Polresta Sidoarjo, pihak yang menarik retribusi bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tahun 2016 sebanyak Rp. 1.408.806.000, dank e Bappeda Jatim Rp. 3.662.895.600. Pengeluaran lainnya di tahun 2016 mencapai Rp. 7.463.210.000 yang terdiri dari gaji 530 juru parkir (setiap juru parkir Rp. 750.000) sebesar Rp. 4.770.000.000 sebanyak 106 orang pengawas (setiap orang Rp. 1.400.000) sebesar Rp. 1.780.000 lima petugas informasi (Rp. 1.400.000 / orang) sebesar Rp. 84.000.000 dan empat administrasi perkantoran (Rp. 1.400.000 / orang) sebesar Rp. 67.200.000. Sedangkan tahun 2017, total pengeluaran untuk juru parkir, pengawas dan sebagainya itu mencapai Rp. 8.385.720.000. Kemudian yang mengalir ke Dispenda Jatim Rp. 3.866.217.000 dan untuk Polres sebanyak Rp. 1.486.622.200.
Pemungutan retribusi parkir disisi lain juga memungkinkan penyediaan jasa pada tingkat kualitas pelayanan yang lebih baik. pada parkir berlangganan di Sidoarjo, kenyataan yang terjadi di lapangan mengalami kualitas pelayanan yang kurang. Diantaranya, pembayaran dijadikan satu saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal dalam Undang-Undang lalu lintas tidak ada aturan harus menarik parkir berlangganan. Selain itu sifat dari retribusi adalah sukarela, dalam arti penggunaannya bisa memilih untuk menggunakan layanan atau tidaknya. Dalam pasal 9 tentang tata cara pembayaran retribusi parkir, pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara langsung dan berlangganan. Itu berarti pemilik kendaraan seharusnya dapat memilih untuk menggunakan parkir berlangganan atau tidak dikarenakan belum tentu pemilik kendaraan menggunakan fasilitas parkir berlangganan. Selain itu area parkir berlangganan juga masih sangat terbatas dan masih ditarik oleh juru parkir meskipun diarea tersebut termasuk area berlangganan. Hal tersebut sangat berlawanan dengan kualitas pelayanan yang baik.




Related

Opini 8360866630802630387

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item