Rapat Paripurna DPRD, Terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Blora TA 2019

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora

MEMOPOS.com,Blora - DPRD Kabupaten Blora menggelar paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019. Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. M. Dasum dan didampingi wakil ketua lainnya, Mustopa, Sakijan dan Siswanto Rabu 10/06/2020.

Sementara itu, dari Jajaran Eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Blora dan sejumlah anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam pandangan umum ini, 2 fraksi (GABUNGAN FRAKSI dan FRAKSI DEMOKRAT-HANURA) menyampaikan kritik dan saran kepada Pemkab Blora. Misalnya yang disampaikan juru bicara Fraksi Gabungan, Mutohar. Ia menyebut, ada 8 saran untuk Pemerintah Kabupaten Blora dalam pembangunan ke depan.

Pandangan Umum Gabungan Fraksi PDI PERJUANGAN, Ketua Lina Hartini,  Fraksi PKB, Ketua Mukhlisin, SE, Fraksi NASDEM, Ketua Yuyus Waluyo, Fraksi GOLKAR-PERINDO , Ketua Meidi Usmanto, Fraksi PPP, Ketua Jariman dan Fraksi PKS-GERINDRA, Ketua Arifin, yang merupakan usulan, saran dan masukan, untuk perbaikan demi tercapainya tujuan pembangunan dan perjalanan roda Pemerintahan Kabupaten Blorayang lebih baik dimasa yang akan datang dibacakan oleh Mutohar Ahmadi selaku juru bicara gabungan 6 FRAKSI.

Isi pandangan umum gabungan dari keenam fraksi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam bidang kesehatan, menghadapi situasi pandemi virus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan dana atau anggaran untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran virus tersebut. Pemerintah diharapkan lebih transparan, akuntabel dan layak untuk dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana atau anggaran yang berkaitan dengan pandemi virus Covid-19 tersebut. Pemerintah dapat lebih terbuka kepada masyarakat, karena penanggulangan penyebaran virus Covid-19 ini memerlukan kerjasama antara Pemerintah, Penegak Hukum, Tenaga Medis, dan semua unsur di masyarakat pada umumnya. Penambahan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Blora maupun Cepu mohon diperhatikan. Kami juga berharap agar Rumah Sakit Umum maupun Puskesmas ditingkat kecamatan memiliki peralatan medis yang memadai agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berobat dan beralih ke kota lain, sehingga biaya pengobatan mudah terjangkau dan menjadikan kenaikan pendapatan daerah. Perlu ditinjau kembali sarana prasarana yang rusak atau memang belum memiliki, agar segera dilengkapi agar bisa melayani masyarakat sesuai dengan SOP. Berobat ke RSUD Blora bukan karena terpaksa tapi suatu pilihan atau alternatif.

2. Dalam bidang Perekonomian, merebaknya wabah virus Covid-19 memberikan dampak ekonomi terhadap para pelaku bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kami berharap pihak Bank memberikan kemudahan angsuran, kelonggaran cicilan kredit kepada
para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

3. Terkait Bantuan Sosial, kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Blora untuk permasalahan pendataan penerimaan Bantuan Sosial Pemerintah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal (DTKS) baik yang reguler maupun yang khusus penanganan Covid-19 untuk dapat dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang. Karena banyak keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan tersebut masih kurang tepat sasaran.

4. Dalam bidang Pertanian, terkait Permasalahan Tahunan yaitu kelangkaan pupuk di Kabupaten Blora. Demi menjaga stabilitas di
bidang pertanian, diharapkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian benar-benar memantau ketersediaan pupuk dan mencari solusi
terbaik.Permasalahan kekeringan juga menjadi kendala bagi keberlangsungan panen. Untuk itu pembangunan embung besar atau bendungan disungai sangat diperlukan sebagai cadangan air guna mengantisipasi kekeringan disawah.

5. Dalam bidang Infrastruktur, berkenaan dengan APBD Kabupaten Blora, kami ingatkan agar Pemerintah Kabupaten Blora konsisten dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan memprioritaskan pada program yang berpihak pada kepentingan masayarakat. Salah satu prioritas utama tersebut adalah Peningkatan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur perkotaan, terutama jalan-jalan utama mohon diperhatikan. Terpantau jalan-jalan utama terdapat kerusakan yang Cukup parah.

6. Penanganan banjir di Pasar Kunduran agar mendapat perhatian khusus, karena setiap musim penghujan, banjir selalu tidak bisa dihindari.

7. Dalam persiapan New-Normal Covid-19, Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian diberbagai bidang dan disosialisasikan kepada
masyarakat, agar produktivitas ekonomi juga aktifitas keseharian masyarakat,termasuk kehidupan pesantren agar segera normal
kembali. Termasuk TPQ madin dan kegiatan keagamaan seperti tahlilan di desa-desa. Dengan mengedepankan protokol Covid-19.
Kebijakan Pemerintah serta alokasi anggaran kepada pesantren dalammempersiapkan New-Normal lebih diperhatikan. Pemerintah juga harus memperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendidikan pondok pesantren yang over load santrinya dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Pemerintah daerah agar segera menerbitkan edaran kepada pihak-pihak terkait, seperti, Gugus Tugas Daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan semua
pondok pesantren, yaitu edaran untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan para santri, sekaligus mengeluarkan surat keterangan
sehat. Kami berharap pemeriksaan kesehatan berbiaya terjangkau.

8. Dalam bidang Pendidikan, kesejahteraan isentif guru TPQ dan Madin di Kabupaten Blora untuk dinaikkan, dari 7.935 guru TPQ dan Madin yang selama ini hanya menerima isentif Rp. 400.000,00 per-Guru dalam satu tahun agar dinaikkan dalam nominal yang lebih layak untuk memberikan dorongan, semangat, bagi para guru dalam mengajar. Pendidikan agama sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Maka dari itu, Pemda tidak boleh abai terhadap peran guru agama bagi pendidikan agama anak-anak kita.

Sedangkan dalam kesempatan yang sama, satu Fraksi Demokrat-Hanura, melalui juru bicaranya Iwan Krismiyanto menyampaikan “ secara umum kami mengapresiasi pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2019 yang telah disampaikan Bupati Blora atas nama Pemerintah Kabupaten Blora”, tandasnya diawal.

Namun disini masih terdapat beberapa cacatan yang disampaikan Iwan, diantaranya proses pembangunan sudah dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini, berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Fraksi DEMOKRAT-HANURA mengingatkan agar Pemerintah kabupaten Blora konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah serta pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dan memprioritaskanprogram- program yang memihak kepada kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

“ Sarana infrastruktur lain yang juga patut mendapat perhatian adalah pembangunan
jalan. sebagaimana kita ketahui jalan adalah sarana infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat. Misalkan, jalan di kecamatan Banjarejo, Kunduran, RanduBlatung dan Keradenan banyak yang rusak parah”, keluh Iwan.

Fraksi ini juga menyoroti sektor pertanian dalam
menangani kelangkaan pupuk bersubsidi yang kadang kala terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Blora, selain itu juga aspek kesejahteraan Tenaga Pendidikan dan Guru supaya ada perhatian. “KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)supaya bisa di tambah bagi masyarakat miskin barangkali ada yang terlewatkan dan terakhir, kami (Fraksi DEMOKRAT-HANURA) dan tentunya Kita semua berharap, pembangunan kedepan dapat
menjawab kebutuhan masyarakat”, pungkasnya.

Related

Pemerintahan 352754749619856568

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item