Prioritas Dana Desa Ditengah Kondisi Wabah Covid 19


Untuk mendukung desentralisasi dimana penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pemerintah memberikan kebijakan dana desa yang digunakan untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Jadi, pemerintah sangat support terhadap berbagai perkembangan desa.
harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah, Perlunya keselarasan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam segala hal untuk melawan covid-19. Pemerintah wajib hukumnya membantu dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak jika betul-betul terjadi lockdown.
desentralisasi menjaga instrumen fiskal difokuskan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar. Intinya  leadership,  kepemimpinan masing-masing pemerintah daerah penting untuk meminimalisir terjadinya penularan dan menciptakan mekanisme respons yang efektif.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan  jumlah  desa  dengan  memperhatikan  jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%). PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap
Kemendes, sudah mengeluarkan Peraturan mentri Desa Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedomanan Dana Desa Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, salah satunya diatur mengenai kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa. kepada pimpinan desa yang wilayahnya sudah terdampak agar mengikuti gugus tugas di daerah, dan mempergunakan dana desa sesuai dengan tingkat eskalasi di desa masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah menggelontorkan sebesar Rp72 Triliun untuk program dana desa di tahun 2020 ini.
Namun, Tito mengatakan bahwa baru sekitar 40 persen dana yang terserap dari Rp72 triliun itu. Sebanyak 60 persen dana belum disalurkan karena pemerintah desa belum mengajukan APBD.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah sangat jelas diatur dalam UU ini di mana  pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam enam urusan mutlak yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain keenam urusan tersebut, tentu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Termasuk dalam menganai pengoptimalkan pencegahan Covid-19 yang disebabkan virus corona.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengubah prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19. Yang sebelumnya, dana desa lebih diberikan untuk dua kegiatan besar, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun kini berubah untuk penanganan dampak Covid-19 di desa.
peruntukan dana desa untuk tiga kegiatan, pertama adalah, bagaimana desa tanggap Covid-19, kedua, padat karya tunai desa, dan ketiga, bantuan langsung tunai
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dengan melakukan penguatan tingkat pedesaan dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Dengan dana desa, desa harus melakukan mitigasi atau upaya untuk mengurangi rasiko bencana agar warganya tidak sampai terpapar virus, selain juga siap melakukan penanganan jika ada warga terindikasi terinfeksi Covid-19 dan  membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya  anggotanya meliputi perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RT, RW, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan (PKH), pendamping Desa Sehat, dan pendamping lain di desa.
Anggota lain adalah bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, dan Kader Penggerak Masyarakat Desa. Selanjutnya, mitra terdiri dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
adapun tugas para relawan adalah  melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, mengindentifikasi fasilitas desa yg bisa dijadikan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19, menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk desa, pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru pulang dari perantauan, dan memastikan tidak kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang.
prioritas kedua dana desa adalah agar desa membuat padat karya tunai desa. pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKDT) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan Sebab, adanya pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat desa kehilangan pekerjaan di kota sehingga harus kembali ke desa. Hal ini membuat tingkat kemiskinan di desa meningkat.
Peruntukan dana desa ketiga, adalah bantuan langsung tunai untuk warga desa. mandat rapat kabinet atas tingginya gelombang pengangguran, diputuskan 30 persen alokasi dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.
Namun, BLT ini bukan sesuatu yang nanti mengisi ruang kosong dari bantuan yang ada selama ini, mulai dari program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program kartu prakerja.

Andhini Rizki yuliati
Administrasi publik, Universitas Muhammadyah Sidoarjo

Related

Opini 5056877052235138289

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item