Politik Dalam Anggaran Publik

NAMA : SITI ALFALAH SANIA
NIM : 182020100060 –  B1
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PRODI : ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS : BISNIS, HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Pembangunan untuk infrastruktur sudah pasti akan dibutuhkan berbagai persiapan sebelum dilaksanakan pembangunan tersebut. Dari sekian banyak persiapan satu diantaranya yang terpenting adalah penyusunan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu pembangunan infrastruktur. Pada penyusunan sebuah anggaran belanja negara atau daerah diketahui bahwa terdapat akan banyak pihak - pihak yang terlibat. Ini karen anggaran pada sektor publik pada dasarnya adalah alat dalam pengelolaan dana publik yang pelaksanaan serta pembangunannya menggunakan dana publik.  Sehingga pada tahap penganggaran suatu pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting, karena apabila anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja serta hasil yang maksimal, maka pelaksaanaan pembangunan infrastruktur bisa tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.
Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah untuk membawa perubahan pada jalannya pemerintahan daerah maupun pembiayaan pembangunan – pembangunan infrastruktur daerah. Kemudian dengan terbitnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penganggaran keuangan pada daerahnya jadi pemerintah daerah dapat menerapkan proses penganggaran yang bersifat partisipatif dan penyusunan anggaran yang didasari oleh kinerja. Tetapi, tidak bisa disanggah bahwa di lapangan banyak terdapat penyelewengan - penyelewengan dalam penyusuan anggaran belanja daerah, maka muncul pola pemikiran dalam proses penyusunan suatu anggaran daerah disertai dengan pemaknaan politik anggaran.
Pertanggung jawaban dalam penyusunan anggaran adalah tuntutan untuk suatu daerah sebagai pelaksana dan penyusunan rincian anggaran belanja daerah. Kenyataanya penyusunan anggaran belanja daerah tidak dapat dilepaskan dari sudut politik dan konflik-konflik anggaran yang merupakan uang rakyat dimana diharapakan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Namun, tak dapat disanggah bahwa tanggungjawab anggaran telah mempengaruhi proses penyusunan suatu anggaran yang merupakan tuntutan penting pemerintah daerah. Politik anggaran merupakan bagian integral dari upaya untuk menemukan suatu cara bagi pengelolaan anggaran agar bermanfaat secara sosial bagi masyarakat.
Proses penyusunan suatu anggaran diharapkan merupakan pilihan yang diambil dari langkah – langkah yang rasional, ekonomis dan bebas dari kepentingan politik. Namun, diketahui bahwa proses penyusunan sebuah anggaran belanja daerah tentu akan tetap terdapat kepentingan politik yang ada dikarenakan penyusunan anggaran adalah para pelaku politik itu sendiri. Hal ini diperkuat pula dengan keadaan bahwa penganggaran menyangkut bargaining (suatu posisi tawar barang/jasa) antara berbagai kekuatan untuk memilih prioritas dalam penyusunan anggaran. Sehingga dapat dilihat bagaimana politisasi dalam penganggaran dana tersebut terjadi.
Anggaran dana yang dimiliki negara dapat dikatakan terbatas, sehingga perlu ada pemilihan prioritas – prioritas dalam penyusunan suatu anggaran.  Anggaran juga tentu harus dibagi secara profesional supaya dapat terpenuhi tujuan awal dari penganggaran dana ini terjadi. Maka dari itu perlu ada sistem mekanisme dalam membagi pilihan dalam penganggaran, dimana sering terjadi konflik dalam perebutan kekuasaan atas anggaran dana tersebut. Apabila suatu golongan berusaha mendapatkan lebih banyak kekuasaan pada suatu pembangunan infrastruktur dalam anggaran bisa dipastikan bahwa stategi yang dilakukan adalah bagaimana mengatur & memegang kendali atas anggaran tersebut. Dan pada akhirnya akan terjadi kesenjangan pada kelompok yang ikut terlibat pada proses penganggaran.
Untuk penanganan masalah anggaran dana yang dipolitasasi, perlu adanya transparan dan demokrasi yang harus diperbaiki pada sistem suatu penganggaran dana. Demokrasi ini mempunyai tujuan untuk mengontrol pengaruh & membangun tindakan pemerintah yang peduli terhadap negara dan rakyatnya.
Menurut Wildavsky dan Caiden (2004) dengan hal ini 3 demokrasi terhadap anggaran sebagai berikut :
Anggaran adalah persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya seseorang harus memiliki kecakapan & tingkat pendidikan tertentu, karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme.
Anggaran hanyalah urusan-urusan proyek pembangunan dan sumber finansial lainnya.
Anggaran adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah hingga saat ini pemerintah mendudukkan anggaran sebagai persoalan yang sangat eksklusif, tanpa ada ruang keterlibatan bagi masyarakat.
Namun, dengan adanya politisasi & hak daerah untuk mengatur pengeluaran dan pengajuan dari negara, membuat adanya penyelewengan - penyelewengan kekuasaan. Maka dari itu dibutuhkan demokrasi anggaran sebagai solusi agar dana dari negara ini dapat dipertanggung jawabkan seara maksimal oleh pihak-pihak yang terlibat pada proses pengganggaran ini.

Related

Opini 6517691670513815471

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item