Polemik Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dalam Menangani Dampak Pandemi Covid - 19

Oleh : Moch. Alfalah Khisbi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Sejak pertama kali muncul kasus COVID-19 di Indonesia, tepatnya pada Senin 2 Maret 2020 memberikan dampak bagi seluruh masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga menyerang sektor perekonomian, dan kehidupan sosial. Berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta dampak dari pandemi COVID-19 juga  sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan derah seperti Kebijakan Sosial Distancing, PSBB serta kebijakan penganggaran APBN senilai Rp.405,1 trilyun guna menanggulangi penyebaran COVID-19 yang dialokasikan ke 4 sektor yaitu sektor kesehatan, perlindungan sosial, intensif perpajakan dan stimulus KUR dan yang terakhir sektor pemulihan ekonomi.
Kebijakan penganggaran APBN senilai Rp.405,1 trilyun guna menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 ini, masing masing sektor menerima alokasi anggaran yang berbeda beda. Untuk sektor kesehatan dialokasikan dana senilai 75 trilyun. Kedua untuk sektor perlindungan sosial dialokasikan dana 110 trilyun. Ketiga pada program pemulihan ekonomi dialokasikan dana 150 trilyun. Terakhir 70,1 trilyun di alokasikan untuk intesfif perpajakan dan KUR.
Dalam pengalokasian anggaran untuk sektor perlindungan sosial akibat pandemi Covid 19 anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 senilai Rp.600.000,- untuk setiap kepala keluarga. Saat pandemi Covid 19 ini memang memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat seperti, banyak terjadinya PHK dan juga banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja karena kebijakan PSBB yang diberlakukan pemerintah. Namun kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp. 600.000,- ini mengakibatkan munculnya polemik pada masyarakat. Kebijakan BLT yang disalurkan pemerintah dianggap tidak tepat sasaran, banyak masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan PSBB saat pandemi Covid 19 ini tidak memperoleh BLT. Hal tersebut akibatnya membuat munculnya kecemburuan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat  kepada pemerintah. Untuk menanggapai hal ini pemerintah harus turun melihat kondisi yang terjadi di masyarakat dan secara langsung melakukan pendataan selain itu juga meningkatkan pengawasan dalam pengalokasian anggaran untuk BLT ini.

Related

Opini 5120967882053071454

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item