Pentingnya Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid - 19

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah coronavirus. Coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, dan sesak nafas. Metode penyebaran covid-19 sendiri cukup mudah yaitu karena terkena percikan cairan dari  penderita covid-19 yang keluar dari hidung atau mulut, jadi tidak heran jika penyakit ini merupakan penyakit yang sangat mudah proses penularannya, yang awalnya covid-19 dimulai di Kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 hingga kini sudah menyebar ke berbagai Negara di seluruh dunia salah satunya Negara Indonesia.
Negara indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari covid-19, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 30.000 orang yang dikonfirmasi positif covid-19 hingga hari ini,  dan hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit khususnya untuk menangani pasien positif covid-19 maupun masyarakat yang terdampak karena dengan adanya covid-19 ini di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mempercepat penanggulangan pandemi covid-19 di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Indonesia sendiri telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 405,1 Triliun sebagai anggaran penanganan covid-19. Dana tersebut dianggarkan dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak dari pandemi global covid-19.
Dengan anggaran yang sebesar itu bukan tidak mungkin akan adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Maka dari itu, perlunya penerapan prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas perlu diterapkan guna mencegah terjadinya penyelewengan atas anggaran penanganan covid-19.
Karena itu, sejumlah lembaga pengawasan internal maupun eksternal dan berbagai unsur pengawasan lainnya seperti BPK, KPK, ICW dan masyarakat luas juga harus berperan aktif dalam memantau dan mengawasi penggunaan anggaran penanganan covid-19. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir adanya penyimpangan atau penyalahgunaan  bahkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di tiap daerah.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani seluruh prosedur pelaksanaaa ini akan dilakukan dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik, dokumentasi secara rinci sebagai bentuk dan bukti pertanggungjawaban pemerintah atas anggaran penanganan covid-19 kepada masyarakat supaya tindakan seperti tindak pidana korupsi dapat dihindari.
Sebagai bentuk preventif dalam menjaga akuntabilitas Perppu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan “ dalam pembahasannya turut mengundang Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”
Namun, sangat disayangkan karena pemerintah saat ini cenderung tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena telah mengabaikan prinsip Good Governance khususnya dalam melakukan penganggaran penanganan covid-19. Prinsip-prinsip Good Governance seharusnya diterapkan dalam kondisi seperti ini, karena keseimbangan kewenangan harusnya juga menjadi perhatian pemerintah.
Terbukti dengan sulitnya informasi yang bisa diakses oleh publik terkait penggunaan donasi yang sudah diberikan oleh kalangan atau kelompok masyarakat yang peduli untuk keperluan penanganan covid-19 seperti sumbangan uang, barang, atau yang lainnya. Karena dengan adanya petugas kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19 yang menggunakan APD tidak sesuai dengan protokol, serta banyaknya petugas kesehatan yang meninggal dunia, maka hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran penanganan covid-19 yang tidak sesuai. Padahal informasi terkait pengelolaan anggaran covid-19 sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat juga sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pemerintah terhadap mayarakat.
Walaupun begitu, masyarakat tidak perlu merasa risau karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan apabila ada oknum yang berani untuk melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana anggaran penanganan Covid-19 maka hukuman yang akan diterima oleh koruptor tersebut adalah hukuman mati seperti yang dikatakan oleh juru bicara KPK berikut.
“ Kami sudah ingatkan, bahwa penyelewengan anggaran diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati.” Kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi.
KPK sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP dan Badan Pengawas Keuangan dan Pebamgunan atau BPKP untuk mengawasi pengelolaan anggaran penanganan covid-919 tersebut.
Namun, harusnya pemerintah sebagai pihak yang mengetahui tentang pengelolaan penganggaran hendaklah juga menerapkan prinsip Good Governance khususnya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena keterbukaan terkait pengelolaan anggaran terutama anggaran penanganan covid-19 ini sangat penting untuk diketahui oleh kalangan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya terfokus untuk mengetahui tentang penyebaran kasus covid-19 namun masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan anggaran penanganan covid-19 dan memberikan masyarakat rasa kepercayaan atas tindakan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah.


Oleh :
Anisa Sulistyowati
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Related

Opini 6588589249534434927

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item