Pengaruh Pandemik Covid - 19 ,Terdapat Distribusi Pendapatan Para Nelayan

Foto : Istimewa Nelayan

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Program Studi Administrasi Publik


MEMOPOS.com,Sidoarjo - Coronavirus disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang berasal dari SARS-Cov-2. Outbreak ini berasal dari Wuhan, Cina. Berawal pada 31 Desember 2019 dan sampai tulisan ini dibuat pada Selasa (16/6) tepat pukul 19.03 WIB, kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah sebanyak 1.106 jadi total keseluruhan terinfeksi Covid-19  sebanyak 40.400 kasus dengan total kematian bertambah sebanyak 33 jiwa, tercatat menjadi 2.231 kasus kematian. Sampai saat ini terdapat 580 pasien dinyatakan sembuh, sehingga total pasien yang dinyatakan sembuh covid-19 15.703 orang.


"Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, ibadah di rumah, yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Work from Home (WfH). Sampai kapan virus ini berakhir serta masyarakat sudah kembali ke aktivitas semula sepertinya hamper menjadi pertanyaan untuk kita semua. Dan Indonesia memutuskan untuk lockdown sementara waktu akan tetapi dampak perekonomian suatu golongan kelompok mengengah ke bawah akan semakin besar.

Pandemik Covid-19 merubah segalanya. Begitu pula nasib para nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

"Tepat di hari Senin, 6 April 2020 di peringati dengan Hari Nelayan secara nasional yang dulunya di laksanakan penuh rasa syukur kini menjadi hari yang sulit untuk para nelayan serta selaku usaha perikanan skala kecil di Indonsia. Kondisi ini menimbulkan penghasilan harian mengalami penurunan yang sangat anjlok serta berdampak pada keberlangsungan hidup mereka sehingga membuat para nelayan tak bisa berbuat apa-apa.

Tentu saja pandemik Covid-19 yang sangat dirasa para nelayan adalah nilai jual ikan yang sangat turun dari sebelumnya sekitar 50 persen. Kenyataan ini tidak sebanding dengan apa yang di kerjakannya. Apa lagi untuk biaya operasional yang melonjak naik. “sehingga, kerja di tengah laut seperti halnya tidak ada faedahnya,” ungkap Muhammad Fauzi, salah satu nelayan diwaktu menurunkan ikan hasil pendapatannya, Minggu (29/03/2020)

Disaat cuaca bersahabat seperti saat ini pendapatan di saat dia pulang bisa membawa pulang senilai Rp 3-5 juta satu kali melaut. Setelah datangnya pandemik covid-19 ini membawa senilai Rp1-1,5 juta. Fauzi adalah salah satu nelayan mingguan. Pertama melaut dia bisa menghabiskan waktu sekitar 15-20 hari.

Menurut Fauzi, pendapatan bulan ini disa dikatagorikan sangat menurun dari pada musing angina kencang. Banyak kerugian yang dialaminya, akan tetapi ucap fauzi tidak ada pilihan lain dia harus terus melaut demi kelangsungan hidupnya. Dikarenakan tidak ada pekerjaan lain. “ kalua tidak melaut saya mau kerja apa lagi? Kalaupun saya mempunyai lawan sawah saya akan bercocok tanam,” tambahan pria berumur 34 tahun itu.

"Saat kondisi seperti ini, nasib nelayan serta pelaku usaha perikanan kecil harus merasakan keadaan yang sulit diterima dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan, Dewan Perwakilan Rakwat Republik Indonesia mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjadi salah satu bagian dari program legislasi nasional 2020. Kenyataannya, adanya RUU Cipta Kerja nyatanya telah mengancam perekonomian masyarakat di pesisir, nelayan skala kecil serta tradisional, dan termasuk pelaku usaha perikanan skala kecil.

"Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susa Herwati mengatakan bahwa permasalahan RUU tersebut kini memiliki nilai tidak pas dikala masyarakat Indonesia yang mengalami terpuruknya wabah Covid-19. Dari pandangan KIARA, sudah tidak ada alternatif lain selain melakukan penyusunan guna menangani penyebaran virus ini.

“DPR RI serta pemerintah Indonesia menjadikan kondisi ini untuk kesempatan pembahasan RUU Omnibus Law, yang sudah jelas kerugian yang akan dialami oleh masyarakat, tepatnya keluarga nelayang di seluruh Indonesia” ulasnya di Jakarta, Senin (6/4/2020)

"Jika DPR RI dan Pemerintah Indonesia masih saja memaksakan pembahasan RUU Omnibus Law, maka ini semua menjadi acaman untuk nelayanan, pelaku usaha skala kecil, dan masyarakat pessisr yang ketergantungan hidupnya di pesisir dan pulau kecil. Situasi ini timbul, karena RUU tersebut tidak melibat kepentingan suatu wilayah tersebut sebagai bagian yang penting.

"Dengan arti lain, Susan mengartikan bahwa di dalam pembahasan RUU Omnibus Law yang nyata seolah menekan sekitar2,2 juta nelayan dan 6 juta pelaku usaha perikanan skala kecil yang menyebar di Indonesia. Hanya saja tidak mempertimbangkan keterlibatan mereka, guna menghidupi kesehariannya dan usah a mereka akan terancam.

Oleh : Robiatul Febriyani

Related

Opini 7076283193439503948

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item