Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpotensi Turun Akibat Pandemi Covid 19

Penulis : Ria Syaidatul Umaroh
NIM    : 182020100032
Prodi    : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pandemi Covid-19 sejauh ini memang semakin berpengaruh bagi perekonomian daerah dan membuat pemerintah pusat putar otak. keuangan negara, baik pemasukan maupun belanja di tengah berbagai kebijakan stimulus yang dilahirkan. Pemerintah daerah (Pemda) pun harus juga putar strategi dan tak terlalu pasang target terkait pendapatan asli daerah (PAD)-nya. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terdampak pada pandemi ini, politisi PDI Perjuangan mencontohkan untuk sektor PAD berpotensi mengalami penurunan 30 persen sampai 50 persen. Hal ini karena banyak sektor usaha mengalami penurunan terutama sektor pertambangan, seperti hasil tambang batubara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam  mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas  pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.
Pandemi covid-19 ini menghampat PAD dibanyak daerah bahkan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Provinsi yang mengakui adanya PAD yang turun terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki nilai rata-rata mencapai Rp7,2 miliar. Selain di Pulau Jawa, DKI Jakarta juga mengalami penurunan yang terbesar. Sri Mulyani mengatakan, DKI Jakarta menjadi daerah yang mengalami penurunan PAD paling besar. Sebab, DKI Jakarta merupakan episentrum pandemi itu. Untuk diketahui, dalam APBD DKI Jakarta 2020, target PAD dipatok sebesar Rp57,56 triliun atau naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp44 triliun. Dampak tersebut diakibatkan karena pemerintah dengan terpaksa memberlakukan pembatasan fisik yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) guna mempersempit penyebaran virus Covid-19 ini. Diantaranya adalah produksi barang dan jasa menjadi terganggu. Gangguan produksi berarti pekerjaan berkurang, pengangguran meningkat, dan warga yang kehilangan penghasilan bertambah. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan bermacam-macam program bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari Covid-19 ini. Diantaranya program tersebut ialah sebagian pembayaran pajak dihentikan sementara, pembiayaan listrik rumah tangga/PLN digratiskan khusus untuk yang mempunyai daya 450 watt, dan pemotongan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Kemudian pemerintah juga menutup lokasi wisata seluruhnya sehingga daerah setempat yang biasanya mendapatkan PAD dari wisata akan mengalami penurunan. Di sisi lain, Bendahara Negara ini juga mengimbau pemerintah daerah juga harus siap mengalami pemotongan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar total Rp94 triliun. Adanya hal tersebut yang membuat Pendapatan Asli Daerah menurun. Asumsi yang dibangun itu didasarkan pada beberapa PAD yang mengalami penurunan drastis. Misalnya di sektor perhotelan dan restoran yang omzetnya turun sangat drastis. Dilaporkan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tingkat okupansi saat ini sangat terpuruk.
Dampak dari PAD menurun ini sangat banyak, diantaranya proses pembangunan infrastruktur terbengkalai, dan juga disejumlah desa yang akan mengadakan pemilihan kepala desa juga terhambat karena dana yang sementara ditunda selain untuk penanganan Covid-19. Penundaan pemilihan kepala desa ini juga menghambat stabilitas ekonomi desa maupun menghambat berjalannya pembangunan desa. Adanya dampak tersebut membuat sebagian pemerintah melakukan diantaranya dengan refocusing dan relokasi anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) hingga menghitung ulang target PAD tahun ini. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat yang berasal dari keluarga yang dermawan atau mapan untuk ikut membantu menolong masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi. Kemudian, Pemda dan DPRD harus sepakat bahwa kita harus totalitas untuk mengatasi Covid-19 dan dampaknya. Karena itu, pemda harus diberi kewenangan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Belanja daerah harus difokuskan untuk penanganan Covid-19 serta warga yang terdampak. Dana desa harus dipergunakan untuk kegiatan produktif desa dan bersifat padat karya. Pemerintah juga harus mendata warga miskin dan warga yang baru saja di PHK dari pekerjaannya agar mereka mendapat hak berupa bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah pusat. Pemda harus mendata warganya yang berstatus pencari kerja agar mereka memperoleh hak berupa dana cadangan yang disiapkan pemerintah pusat melalui kartu prakerja.


Related

Opini 8313229509245584011

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item