Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Madiun

Oleh : Zakaria evendi
Nim.     : 182020100068
Prodi.   : Administrasi publik / Ap b1
Matkul.: Akuntansi sektor publik.

        Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan beragam corak dan budaya daerah yang beraneka rupa serta dengan bermacam-macam kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah. Tentu saja paradigma pemerintahan yang sentralistik akan menjadi sesuatu yang sangat mustahil dalam menciptakan pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemberdayaan yang sentralistik akan menjadi sesuatu yang sangat mustahil dalam menciptakan pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemberdayaan yang merata bagi semua warga Negara (Noor,2012).
Namun, daerah-daerah yang ada di Indonesia ini memiliki potensi yang berbeda-beda. setiap potensi yang dimiliki masing-masing daerah ini akan menjadi keunggulan tersendiri yang menjadi pembeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. dengan salah satu daerah percontohan yaitu Kabupaten madiun.. Kabupaten madiun adalah Kabupaten yang terletak di Pulau Jawa dengan berbagai potensi wilayah yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi madiun dari daerah lainnya. Nantinya, keunggulan yang dimiliki inilah akan memenuhi segala kebutuhan Kabupaten madiun selaku daerah otonom. Dalam meningkatkan ekonomi atau keuangan daerah, merupakan suatu hal yang penting dalam lingkup otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Selain sumber penerimaan yang di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), suatu penerimaan daerah juga di dapat dari dana perimbangan.
Dana perimbangan merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).
Dana perimbangan dan transfer lainnya merupakan anggaran transfer ke daerah dalam APBN sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal.
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta transfer lainnya yang terdiri atas Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari bantuan keuangan tersebut. Adapun pengertian dari masing -- masing yaitu. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatn APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kabutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Sedangkan pengertian dari Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi, serta pengertianm dari Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, kebutuan khusus yang dimaksud yaitu kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan menggunakan dana alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan kebutuhan komitmen atau prioritas nasional, termasuk dari dana reboisasi.
 Dalam hal ini, dana perimbangan juga mampu meningkatkan efesiensi pengeluaran pemerintah dengan cara menyerahkan sebagian dari kewenangannya di bidang pengelolaan keuangan yang nantinya dengan manfaat yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi suatu daerah yang bersangkutan serta dapat mengurangi ketimpangan dalam pembagian keuangan nasional.
Pada nantinya Dana Perimbangan ini akan dialokasikan kepada daerah-daerah sebagai penunjang berbagai pendanaan daerah Kabupaten Banyuwangi. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana bagi hasil. Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam dalam rangka pelaksanaan otonomin daerah.
Dengan adanya otonomi daerah inilah nantinya akan lahir bergbagai bentuk desentralisasi fisikal yang akan menuntut Kabupaten Banyuwangi untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri melihat jumlah penduduk yang dapat dikatakan tinggi. Banyuwangi sebagai suatu daerah otonom dituntut untuk mengahsilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. selain PAD, Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi melalui dana perimbangan untuk membiayai segala kebutuhan daerah.Dengan adanya PAD dan dana perimbangan ini diharapkan mampu untuk mengolah secara tepat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan PAD dan dana perimbangan secara tepat diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
 Dalam pengelolaan Dana Perimbangan oleh Kabupaten Banyuwangi terhadap pengentasan masyarakat miskin berpengaruh signifikan terhadap jumlah masyarakat miskin yang terdapat di Banyuwangi. Dana Perimbangan ini oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi digunakan untuk pembangunan sarana dan pasarana fisik yang ada di daerah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan laju pertumbuhan disektor perekonomian.
Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan di daerah. Pembangunan daerah yang semakin baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam insikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini penting karena sebagian besar alokasi dana pemerintah daerah untuk berbagai kebutuhan publik berasal dari transfer pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerahnya. Harapannya pemerinta daerah bisa menyesuaikan pengeluaran kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan duna mencapai indikator keberhasilan pemerintahan yang secara bertahap akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. Harapannya pemerinta daerah bisa menyesuaikan pengeluaran kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan duna mencapai indikator keberhasilan pemerintahan yang secara bertahap akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

Related

Opini 4656783084285599392

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item