Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Standart Akuntansi Pemerintahan

Foto : Istimewa Banner


Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Program Studi Administrasi Publik

MEMOPOS.com,Sidoarjo - Sistem keuangan di Indonesia telah disesuaikan dengan pemerintahan yang desentralisasi yang ditunjukkan dengan adanya sistem keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang tertuang dalam APBN/APBD. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan merupakan amanat Undang Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam mrnyusun/menyajikan laporan keungan pemerintah. Standar akuntansi merupakan pedoman dan prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan (Darise, 2008: 244), yakni: (a) relevan; (b) handal; (c) dapat dibandingkan; dan (d) dapat dipahami. Selain menjadi dasar untuk mengambil suatu kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, standar akuntansi pemerintahan juga sebagai dasar auditor dalam melakukan pemeriksaan.
Hubungan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan bahwasannya akuntabilitas keuangan adalah suatu pertanggungjawaban keuangan, pengungkapan dan ketaatan pengelolaan keuangan terhadap peraturan Undang Undang yang berlaku. Sasaran dari pertanggungjwaban adalah laporan keuangan dan pelaksaan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (BPKP, 2000). Hubungan dari akuntabilitas dengan pelaporan keuangan yakni pemberian informasi keuangan terhadap stakeholder sehingga memungkinkan bagi mereka untuk dapat menilai pertanggungjwaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas keuangan, dan dapat membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Informasi laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional organisasi secara prediktif serta mengetahui risiko dan ketidakpastian terkait dengan kebijakan yang diambil. Menurut Harun (2009: 39), penerapan basis akuntansi akrual dipercaya sebagai suatu teknologi informasi yang superior untuk menciptakan transparansi yang lebih besar atas aktivitas sektor publik yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam lingkungan pemerintahan. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi pemerintahan utamanya untuk dapat menentukan cost of services dan charging for services, yakni untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik, sesuai dengan fokus dari pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada publik (Mardiasmo, 2002: 155).
Akuntansi dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat kebijakan akuntansi berbasis akural dan akuntabilitas keuangan yang dimana penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu keinginan pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan dihasilkan informasi yang lebih komprehensif bagi seluruh pengguna (Steward (1984) dalam Harun (2008: 61). Peran masyarakat juga diperlukan dalam terlaksananya akuntabilitas publik, dengan membiasakan diri pada laporan keuangan pemda, sebab akuntabilitas tersebut adalah hak masyarakat sehingga harus dituntut masyarakat itu sendiri bukan hanya menunggu. Dalam kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan Transparansi Keuangan, asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara/daerah dengan tetap memperhatikan kerahasiaan negara. Dalam mendukung terlaksananya tata pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, diperlukan komitmen atau dukungan yang kuat dari Kepala Daerah, hal ini diwujudkan dengan adanya ketentuan Kepala Daerah, antara lain dinyatakan bahwa untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip akuntabilitas anggaran, pengisian rincian perhitungan anggaran tidak diperkenankan mencantumkan satuan yang tidak terukur. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penerapan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah dapat meminimalkan kebocoran yang mungkin terjadi dalam penggunaaan dana. Dana yang digunakan sesuai dengan tujuan anggaran dan standar biaya atau kewajaran harga yang berlaku, tetapi tetap masih ada ancaman penggunaan dana yang tidak efektif dan efisien tersebut. Faktor sikap dan perilaku dari pimpinan sampai pelaksana (staf) menjadi hal yang terpenting dalam melaksanakan suatu sistem atau kebijakan yang berlaku. Untuk itu maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas seluruh komponen pemerintah dengan didukung komitmen yang kuat dari pimpinan, agar tujuan diterapkannya akuntansi akrual tersebut dapat tercapai dengan baik dan semua informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti yang wajar dan sah. Selanjutnya untuk menilai efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang disajikan. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.


Oleh : Devi Dwi Kristanti

Related

Opini 4867923462562723965

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item