Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Akutansi Daerah

Nama: Mochammad Rafie akbar S.N
Administrasi Publik – Semester 4
Universitas  Muhammadiyah Sidoarjo

Laporan Keuangan dalam Kebijakan Akutansi Daerah – Setiap daerah memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan akuntansi keuangan pada wilayah kerjanya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama terkait penggunaan dana yang telah dilakukan oleh berbagai dinas dan lembaga legal pemerintahan daerah.
Untuk menyusun laporan keuangan akuntasi daerah di perlukan berbagai aspek pengukuran khusus, diantaranya adalah penerapan basis akrual berupa pengungkapan transaksi spesifik di berbagai peristiwa, pengukuran, serta pengakuan yang berpedoman pada standar akuntansi yang di sudah di tetapkan oleh pemerintah.
Sedangkan ruang lingkup laporan ini dalam kebijakan akuntasi daerah terbagi menjadi dua, yakni entitas pelaporan yakni pemerintah daerah dan entitas akuntasi yakni SKPD dan PPKD. Secara umum, tujuan dari pelaporan keuangan akuntasi daerah tersebut adalah:
Menyajikan informasi mengenai keadaan keuangan yang dimiliki, berupa realisasi anggaran dari program kerja, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas dan entitas pelapor.
Penyajian informasi tersebut juga berguna untuk observasi dan landasan pengambilan keputusan ke depannya bagi pemerintah daerah.
Menyediakan informasi mengenai letak dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah dengan lebih detail.
Mengetahui informasi mengenai penggunaan dana anggaran yang telah di tetapkan sebelumnya.
Mengetahui dan menyediakan informasi terkait cara entitas pelapor mendanai berbagai aktiftas yang telah di lakukan, cara memenuhi kas dan membelanjakannya.
Laporan keuangan tersebut juga bisa memberikan informasi terkait pembiayaan dan penyelenggaraan kebijakan akuntasi daerah.
memberikan informasi yang detail dan akurat untuk melakukan evalusasi atas kemampuan entitas pelapor dalam mendanai semua aktiftas yang telah dilakukan dalam rentang waktu tertentu.
Sedangkan untuk pengguna seperti masyarakat sipil, laporan keuangan akuntasi daerah bisa memberikan gambaran mengenai indikasi penggunaan sumber daya yang di gunakan untuk mendanai semua aktifitas pemerintah daerah, serta anggaran yang digunakan tersebut memang di gunakan sesuai dengan ketentuan yang legal dan sesuai dengan aturan.
Terdapat beberapa aspek yang harus turut di laporkan dalam laporan keuangan tersebut, diantaranya dalah aset, kewajiban, belanja, pendapatan, pembiayaa, beban, transfer, dan saldo anggaran lebih. Informasi non-keuangan juga sebaiknya di masukkan guna memberikan informasi tambahan dan gambaran yang lebih lengkap mengenai seluruh aktifitas pendanaan yang dilakukan selama satu tahun atau periode tertentu.
Dalam laporan kebijakan akuntasi daerah terdapat komponen yang wajib ada di dalamnya, terutama di bagian struktur dan isi laporan, diantaranya adalah:
Laporan Realisasi Anggaran
Di dalam laporan tersebut dijelaskan mengenai kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bukti ketaatan terhadap aturan APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan sebelumnya dan realisasi penggunaan dana tersebut dalam periode tertentu.
Unsur yang terdapat di dalam bagian ini adalah pendapatan, pembelanjaan, transfer, pembiayaan, surplus, pembiyaan yang telah dilakukan dan sisa anggaran ataupun kekurangan pembiayaan.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Di bagian ini entitas pelapor akan menjabarkan secara komparatif keadaan keuangan dengan lebih menyeluruh, dimulai dari periode pelaporan akuntasi sebelumnya. Untuk aspek yang terdapat di bagian ini adalah sisa saldo anggaran sebelumnya, penggunaan saldo, sisa atau kekuarangan dana, koreksi kesalahan dari pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran akhir, dan detail lain yang diperlukan.
Neraca
Bagian selanjutnya dalam laporan keuangan kebijakan akuntasi daerah adalah neraca. Neraca memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, aset, kewajiban, seta ekuitas pada wakt tertentu yang di miliki oleh pemerintah daerah. Umumnya pemerintah daerah akan membagi asetnya dalam dua bagian, yakni aset lancar dan nirlancar.
Di dalam neraca juga terdapat klasifikasi kewajiban yang terbagi dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah, dimana ia berasal dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah di tanggal pelaporan dilakukan.
Laporan Operasional
Memberikan gambaran mengenai pendanaan kegiatan dengan lebih detail. Di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang membahas pendapatan dari kegiatan operasional, beban yang diterima, surplus maupun defisit ketika kegiatan operasional dilakukan, serta pos luar biasa untuk memberikan keterangan tambahan.
Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas
Laporan kebijakan akuntasi daerah juga memberikan informasi mengenai sumber kas, perubahan kas, saldo yang ada, dan penggunaannya selama satu periode. Arus keluar masuk dana bisa di klasifikasikan berdasarkan aktifitas pendanaan yang dilakuan, investasi, pendanaan dan transitori. Sedangkan dalam bab perubahan ekuitas dijelaskan mengenai keadaan awal ekuitas, surplus maupun defisit dan koreksi kesalahan yang disebabkan perubahan kebijakan akuntasi.
Dalam bagian akhir laporan kebijakan akuntasi daerah, ia akan berisi bab mengenai catatan atas laporan keuangan yang telah dilakukan. Informasi umum mengenai kebijakan fiskal, pencapaian target, serta kebijakan lanjutan akan diberikan rincian masing-masing sesuai dengan sub bab yang telah di tetapkan.

Related

Opini 5489582207466395612

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item