Kecemasan Masyarakat Akan Ekonomi Ditengah Maraknya Pandemi Covid - 19

Foto : Istimewa 

oleh : Eka Wahyuning Dyas
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

MEMOPOS.com,Sidoarjo - Indonesia sudah pernah melalui banyak krisis ekonomi. Meski demikian, krisis kali ini lebih besar memberikan dampak psikologis negatif bagi bangsa dan masyarakatnya. Joko Widodo telah mengimbau masyarakat Indonesia melakukan social distancing selama pandemi virus corona. Demi mencegah menyebarnya corona virus disease (Covid-19), masyarakat Indonesia dapat beraktivitas, bekerja, belajar dan beribadah di rumah masing-masing. Sejumlah negara memang telah menerapkan kebijakan serupa dan terbukti dapat membantu menekan angka penyebaran virus corona. Namun, social distancing ternyata berdampak pada sektor ekonomi masyarakat.
Ditengah virus corona atau Covid-19 membuat kondisi pasar keuangan bergejolak keras. Sekarang bisa di liat, nilai tukar rupiah sempat amblas dan Indeks Saham Gabungan (IHSG) merosot. Penyebab melemahnya rupiah karena investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau capital outflow. Selama periode terjadinya pandemi ini antara Januari dan Maret 2020 telah terjadi capital outflow dalam portofolio investasi Indonesia, yang jumlahnya mencapai Rp167,9 triliun.
Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, pasti saja uang menjadi sumber stres masyarakat. Namun, sebaiknya masyarakat untuk tetap tenang di tengah pademi covid-19. Sebab, membuat keputusan keuangan misalnya seperti melepas investasi atau menjual emas dalam kondisi panik malah bisa membuat anda salah langkah. Banyak masyarakat yang merasa cemas akan kondisi keuangan saat ini. Terutama bagi pekerja yang pemasukannya berkurang karena kebijakan perusahaan atau terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) seperti pabrik. Untuk mengatasi kecemasan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan menurut perencana keuangan dari ZAP Finance Prita Hapsari Ghozie. Akan Tetapi, kondisi saat ini diakui tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga ekonomi.
Tidak dapat dipastikan lagi kapan kondisi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia akibat pandemic Covid-19 ini akan kembali normal. Menerima bahwa kondisi ini memang ekstrem. Jadi kita harus menerima bahwa kondisi ini adalah takdir. Takdir yang dijalani oleh semua orang. kepasrahan adalah cara yang tepat saat ini untuk menjalani kehidupan. Hampir seluruh Indonesia kena PHK karena dampak pandemi Covid-19. Ada juga yang beragam alasan perusahaan melakukan PHK. Contohnya, karyawan tidak disiplin, ekonomi perusahaan menurun terguncang akibat Covid-19, Ada juga perusahaan telah mendalami ketidakstabilan ekonomi sejak 2019 kemudian bangkrut di tengah pandemi Covid-19.
Bisnis yang tidak siap secara digital akan menghadapi masa sulit atau bahkan hilang tenggelam di tengah pandemi Covid-19, termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) saat ini ditantang menghadirkan dan mengimplementasikan solusi agar bisnisnya tetap berjalan, mulai dari onboarding new clients dan keeping existing clients sehingga dapat menekan angka non performing loan (NPL) dan fraud dalam situasi apapun.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan assessment yang tadi kita lihat BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk, bisa mencapai negatif 0,4 persen. Hal ini bisa terjadi karena kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Jika lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun, dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau terburuk bisa mencapai -4%.
Ekspor pun diperkirakan terkoreksi lebih dalam lagi, mengingat sudah 1 tahun belakangan ini pertumbuhannya negatif, Begitu juga dengan impor. Sektor UMKM yaitu sektor yang paling awal terdampak wabah COVID-19. Berkaca pada krisis tahun 1998 sektor ini cenderung aman. Akan tetapi, sekarang situasinya berbeda. Padahal, selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat besar, karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya resilient, bisa menghadapi kondisi. Tahun 1997-1998, justru UMKM masih resilience. Sekarang ini dalam COVID ini, UMKM terpukul paling awal karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo bagi semua pihak di pemerintahan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabiltas keuangan. Pemerintah, pun telah memutuskan menambah anggaran untuk mengatasi permasalahan COVID-19 dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebanyak Rp405,1 triliun yaitu Rp75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM.  Pemerintah juga  menaikkan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) dari semula 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga.
 Dalam Perppu, salah satu stimulusnya yaitu jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu kita, harus memusatkan perhatian Pada kesehatan dan masalah kemanusiaan harus ditangani, menjamin kondisi masyarakat terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami dan bisa bertahan dalam situasi sulit. Dan dalam hal ini kita juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Perppu menjadi panduan bagi semua pihak di pemerintahan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabiltas keuangan. Jokowi juga mengatakan bahwa penerbitan Perppu ini untuk mengantisipasi defisit yang kemungkinan akan melebar hingga 5,07 persen dalam APBN 2020. Maka dari itu, diperlukan relaksasi kebijakan defisit ABPN di atas tiga persen, karena sebelumnya disebutkan dalam UU Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari PDB.

Related

Opini 7568716716972027920

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item