Implementasi Kebijakan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Oleh : Mochammad Fachrizal Ali
Prodi : UMSIDA / Administrasi Publik
         
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Perauran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sendiri berisi tentang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan yang dikelola secara sistematis.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah menginginkan adanya pengelolaan keuagan daerah secara Efisien, Transparan dan Akuntabel guna meminimalisir penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk keperluan internal daerah seperti gaji pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara belanja-belanja yang terkait langsung dengan rakyat acap kali dikesampingkan dan dalam hal perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara juga pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien. Inovasi ETP (Elektronifkasi Transaksi Pemerintah Daerah) juga diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dimana wakil bupati, HM Dja’far Shodiq menggelar sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di Aula Bappeda OKI untuk menerapkan ETP di Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama para lembaga terkait yang juga turut untuk mensukseskan progam ETP tersebut.

Pemerintah meningkatkan sinergitas untuk penerapan digitalasisi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan transformasi itu, ditargetkan dapat mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor transaksi pembayaran ritel masyarakat. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarti menjelaskan dalam program prioritas penyederhanaan birokrasi, salah satu strategi pemerintah melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi pelayanan publik melalui RUU Cipta Kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerapan ETP yang dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sarana untuk mencapai beberapa tujuan. Mulai dari Deliverable Assurance, ETP menjamin bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat. Kemudian Data Utiilisation, data dapat diolah dan menjadi feedback. Dan, Continous Improvement, karena data yang timely dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus.
Sementara itu, Gubernur BI menyampaikan terdapat tiga manfaat percepatan dan perluasan ETP. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan. "Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital. Pentingnya penerapan ETP (Eleketronik Transaksi Pemerintah Daerah) ini, agar dana Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dapat dikeluarkan secara efektif dan efisien, sehingga tepat sasaran dan tidak berbelok ke arah privat lantaran dana dari pemerintah pusat seringkali di sasarkan pada keuntungan salah satu instansi untuk menggaji pegawai dan pembelian barang dan jasa. Salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaanya dan mekanisme pengawasannya agar tidak terjadi penyelwengan.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian program sinergi elektronifikasi, khususnya terkait ETP, yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada tanggal 28 Mei 2019. Penandatanganan kesepakatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Di tengah semakin tingginya kebutuhan Pemda untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, Pemerintah dan BI terus mendukung program ETP sebagai upaya mewujudkan hal tersebut. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini juga ditujukan untuk mewujudkan sinergi dalam mendorong ETP, memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan, membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) P2DD, pembentukan TP2DD. Adapun implementasi transaksi secara elektronik di pemerintah daerah itu yakni diantaranya meliputi penerimaan secara retribusi secara elektronik menggunakan barcode atau QR Code, Pajak dan pembayaran elektronik atau E-Payment untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai percontohan di pasar, parkir dan pariwisata.
Selain itu, dapat menjadi pedoman bagi penerbitan peraturan daerah, serta sebagai dasar bagi pelaksanaan percepatan dan perluasan ETP sebelum diterbitkannya peraturan atau ketentuan formal yang mengatur ETP. Disamping kolaborasi para pihak, hal ini juga akan memperkuat sinergi dengan pihak lain termasuk industri mengingat luasnya dimensi program ETP. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sekaligus menandai pembentukan Pokjanas P2DD sebagai forum koordinasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dalam implementasi ETP. Sementara itu di tingkat daerah, koordinasi akan diwadahi dalam TP2DD yang akan segera dibentuk oleh Pemda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BI setempat.
Begitu juga dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerapkan ETP sebagai inovasi pada pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wakil Bupati,  HM Dja’far Shodiq menggelar sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di Aula Bappeda Ogan Komering Ilir untuk menerapkan ETP di Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama para lembaga terkait yang juga turut untuk mensukseskan progam ETP tersebut. Kegiatan ini dihadiri Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, SSTP, MSi Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Ogan Komering Ilir, Camat se-Kabupaten Ogak Komering Ilir serta peserta dari seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Ogan Komering Ilir. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, HM Dja’far Shodiq dalam sambutannya mengatakan, pemerintah mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Tiga area yang menjadi fokus, yaitu penyaluran bantuan sosial, transaksi keuangan dan pembaharuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. “Karena sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien dirasakan semakin penting,” ujar HM Dja’far Shodiq yang dilansir oleh Sumselupdate.com.
HM. Djafar Shodiq menjelaskan, PP Nomor 12 Tahun 2019 sendiri berisi tentang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 58 Tahun 2005 yang mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, elektronifikasi transaksi keuangan daerah, satu data Indonesia. Sedangkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berisi tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sementara Kepala Bappeda Ogan Komering Ilir, Makruf C.M., S.IP., M.M. mengungkap elektronifikasi merupakan upaya mengubah cara bertransaksi untuk memperluas akses keuangan daerah. “Bahwa pemerintah pusat dan daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program elektronifikasi transaksi pemerintah,” Ujar Makruf. Beliau juga menambahkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk untuk memberikan pemahaman bagi ASN selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut yang dilansir dari Sumselupdate.com.
Dalam mengelola keuangan daerah sangat diperlukan BIMTEK keuangan 2020. Bimbingan teknis berguna agar setiap perangkat daerah bisa menjalankan pengelolan keuangan yang lebih efisien dan mengikuti sistem terkini. Pengelolaan keuangan daerah semenjak ditetapkan peraturan pemerintah No. 12 tahun 2019  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan  pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Di era yang serba teknologi kini adapaun inovasi pengelolaan keuangan daerah yaitu secara elektronik atau Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). Adanya ETP ini sangat membantu dalam pengelolaan daerah karena yang diperoleh dari adanya ETP ini yaitu ketepatan sasaran transaksi yang real untuk pengelolaan keuangan daerah. Bukan untuk pengelolaan secara pribadi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Adanya ETP juga merupakan solusi yang efektif dan efisien dala pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memangkas waktu dan biaya. ETP juga diberlakukan di daerah Ogan Komering Ili, Sumatera Selatan. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir menerapkan ETP karena melihat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang perlu diterapkan pengelolaan keuangan daerah secara elektronik atau berbasis internet. Di tengah semakin tingginya kebutuhan Pemda untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, Pemerintah dan BI terus mendukung program ETP sebagai upaya mewujudkan hal tersebut. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan.

REFERENSI
https://www.antaranews.com/berita/1294054/empat-menteri-dan-bi-teken-perluasan-transaksi-pemda-secara-elektronik?
https://www.kompasiana.com/ngakpunya/5dfc7c28d541df13be3d67d2/tata-cara-pengelolaan-keuangan-daerah-dan-proses-akuntansi-bagi-ppk-dan-bendaharawan-skpd-sesuai-dengan-peraturan-pemerintah-no-12-tahun-2019
https://sumatra.bisnis.com/read/20200124/534/1193615/ogan-komering-ilir-dorong-elektronifikasi-keuangan-daerah

Related

Opini 6609275689115798355

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item