Dugaan Penyelewengan Dana Covid - 19

Nama: Yunita
Prodi: Administrasi Publik
Universitas muhammadiyah sidioarjo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menyatakan mustahil personel KPK bisa mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 hingga ke desa-desa. Karena itu, Firli meminta masyarakat proaktif melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 di desa masing-masing. Laporan dapat disampaikan melalui program "JAGA KPK" yang dapat diakses melalui situs jaga.id atau aplikasi yang bisa diunduh di ponsel. "Beruntung kami punya program yang kita kenal dalam rangka pengawasan anggaran dana desa, akan kami optimalkan pemanfaatannya dengan program JAGA," ujar Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).
"Jadi masyarakat boleh lapor apabila ada penyimpangan," lanjut dia. Ia menjelaskan, KPK akan melayangkan teguran apabila penyimpangan yang dilakukan merupakan pelanggaran administratif. Kemudian, dugaan pelanggaran hukum akan ditindak KPK dengan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung. "Kalau penyimpangan administratif atau dalam tahap pengawasan, aparat pengawas internal pemerintah kami sampaikan hingga kabupaten atau kota," tutur Firli. "Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, maka kami akan kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung," lanjut dia. Dalam rapat, Firli menyatakan, KPK telah memetakan empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan virus corona sebagai bencana non-alam dan bencana skala nasional. Maka anggaran penanganan tersebut menjadikan prasyarat hukuman mati bagi oknum yang korupsi pada dana tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),"
 UU ini menjelaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Tipikor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Lebih lanjut, Pasal 4 aturan itu menjelaskan:
"Dalam hal pelaku Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".
 Dalam perinciannya, anggaran Rp405,1 T itu akan dipakai Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Berikutnya, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan ancaman hukuman mati pada korupsi dana bencana tersebut. Keempat titik rawan itu adalah pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. Menurut dia, realokasi APBN senilai Rp 405,1 triliun dan APBD senilai Rp 56,7 triliun menjadi perhatian KPK dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan bantuan untuk penanganan Covid-19. Firli pun menjelaskan KPK mengklasifikasikan tiga kategori penyimpangan bantuan yang kemungkinan bisa terjadi.
bantuan atau sumbangan fiktif.
exclusion error atau inclusion error
juga ada kualitas atau kuantitas berubah
Atas pemetaan tersebut, Firli mengatakan, KPK membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. "KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19,".
Satuan Tugas Khusus Pengawasan Dana Covid-19 Polri menyatakan, telah menemukan delapan kasus dugaan penyalahgunaan dana pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia. "Laporan-laporan masuk kemarin ada enam kasus di Polda Sumut. Dua kasus di Polda Banten sebatas itu, proses masih berlanjut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono saat dihubungi, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Menurut Awi, dari berbagai wilayah tersebut, ada beberapa wilayah yang kasus dugaan penyelewengan dananya kecil dan sudah diselesaikan. Kasus dengan kerugian kecil akan diselesaikan dengan cepat dan mengganti kerugiannya. Awi mengatakan pihaknya ingin memastikan bansos dana corona tepat sasaran.
 "Memang ada kasus yang karena kecilnya kerugian dimediasi dan diselesaikan, misalnya ada pemotongan Rp100 ribu, Rp50 ribu itu diselesaikan. Kita berharap pada intinya bansos ini tepat sasaran. Kalau pun terjadi begitu, kalau masih bisa mediasi kita kembalikan karena kecilnya kerugian," ujar Awi. Awi menyebut, ada juga wilayah yang mengalami kerugian cukup besar. Untuk kasus dengan kerugian cukup besar, Polri akan mendalami kasus itu. "Ada juga yang besar, yang ditangani di Polres Simalungun Sumut juga adanya manipulasi terkait timbangan bansos, ada yang dipotong 2 kg, masih diselidiki prosesnya termasuk kerugian, data penerimanya nanti diupdate," tutup Awi.  Polri serius dalam merespon instruksi Presiden Jokowi untuk menindak penyelewengan dana Covid 19.
Setidaknya telah ada delapan kasus dugaan penyelewengan dana Covid 19 yang masih dalam status penyelidikan. Ada beberapa tipe kasus penyelewengan dana Covid 19. Dari yang jumlah penyelewengannya kecil, seperti dipotong Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu. Karena kecilnya kerugian diupayakan agar mengembalikan. "Kami berupaya bansos tepat sasaran," tegasnya.  Lalu, ada pula yang besar. Seperti di Polres Simalungun, Sumut. Serta, ada yang memanipulasi timbangan untuk bansos. Saat ini petugas sedang menyelidiki kerugiannya dan data penerimanya. "Nanti semua kasus ini akan diupdate informasinya," jelasnya.  Sementara Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan bahwa Polri berupaya maksimal membantu mengawasi penggunaan dana Covid 19.
Tapi, akan lebih efektif lagi bila mengajak masyarakat terlibat mengawasi. "Sehingga benar-benar mampu mendeteksi," paparnya. Polri juga jangan bekerja sendiri. Ada lembaga lain yang bisa diajak bekerjasama, seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Dengan begitu menekan kemungkinan penyelewengan. "Diharapkan juga ada edukasi bagaimana penggunaannya agar tidak melanggar hukum," ungkapnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz membentuk satgas khusus mengawasi penyelewengan dana Covid 19. Satgas tersebut dipimpin Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kapolri juga berjanji akan menindak dengan tegas setiap pihak yang menyelewengkan dana yang dikucurkan pemerintah senilai Rp 677 trilliun tersebut.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatra Utara (Sumut) masih menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) covid-19 (korona). Bukti-bukti masih dikumpulkan. "Saat ini masih mengumpulkan informasi tentang dugaan penyelewengan bansos bagi warga terdampak covid-19 di beberapa kabupaten/kota di Sumatra Utara," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Mei 2020.
Dan ada juga Penyelewengan dana bansos diduga terjadi di Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Ramadhan mengatakan polisi belum menemukan penambahan lokasi dugaan penyelewengan. "Jadi penyidik masih mengumpulkan data-data (dugaan penyelewengan)," kata dia.Dia menyebut pengumpulan fakta-fakta di lapangan tanpa mengganggu proses pendistribusian bansos. Ramadhan meminta publik bersabar. "Polri selalu dan tetap mengawasi pendistribusian bansos di seluruh wilayah Indonesia, namun tidak mengganggu pendistribusian bansos tersebut," kata Ramadhan.


Related

Opini 201774824254904564

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item