DPRD Kabupaten Blora Menerima Permohonan Audensi Pemuda Pancasila

Bupati Blora Saat Terima Audensi Pemuda Pancasila

MEMOPOS.com,Blora - Usai Rapat Paripurna DPRD Blora (11/06/2020) Pimpinan DPRD Blora, HM. Dasum (PDIP), didampingi  oleh Wakil Ketua DPRD, Siswanto (GOLKAR) Anggota DPRD, HM Warsit (HANURA), Lina Hartini (PDIP) dan Yuyus Waluyo (NASDEM) menerima permohonan audiensi dari Pemuda Pancasila (PP) versi Munaji, audiensi ini mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari aparat Kepolisian yang dandipimpin langsung oleh Kabag Operasi, AKP. Supriyo, Kasat Intel Res Blora, AKP. Sutanto, serta tidak ketinggalan Intelijen TNI, dan Satpol PP Blora, untuk menjaga kondusifitas di wilayah Blora.

Puluhan orang berseragam oranye hitam, Pengurus dan anggota Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila  (PP) Kabupaten Blora, yang diketuai oleh Munaji. Untuk melakukan audiensi sekaligus klarifikasi terkait keabsahan Organisasi Massa Pemuda Pancasila.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, hasil Muscab Tahun 2019 - 2021, Munaji, meminta kepada DPRD tidak melayani kepengurusan PP yang tidak sah, selain jajaran kepengurusannya.

"Kami minta DPRD menolak audiensi dari Kepengurusan PP yang tidak sah, karena hanya kami yang telah dilantik pada Muscab 2019 di Pendopo Kecamatan Ngawen, dan kami punya SK dan Kartu Tanda Anggota dari Majelis Pimpinan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan kami menyayangkan pengunduran diri Pak Dasum dan Siswanto, yang viral di media sosial," tandasnya.

Baik Pimpinan Dewan maupun Anggota yang ada dalam Rapat audiensi tersebut, sepakat memerintahkan Kepala Kesbangpol Kabupaten Blora, bersama Bagian Hukum Setda, serta DPRD Blora, untuk melakukan verifikasi dan validasi data kedua Kepengurusan PP Blora tersebut.

"Saya perintahkan kepada Kepala Kesbangpol, untuk segera menindaklanjuti, memproses verifikasi dan validasi kedua Pengurus PP ini, kemudian kita cek fakta di Majelis Pimpinan Wilayah PP Propinsi Jawa Tengah, serta berkoordinasi dengan Kesbangpol Propinsi Jawa Tengah, untuk dapat diketahui, mana yang paling sah sebagai Pengurus PP di Blora," ujarnya.

Sementara itu, HM Warsit, dari Partai Hanura, meminta kepada Munaji selaku Ketua, untuk menghormati protokoler dari DPRD, dan tidak melarang DPRD untuk menerima siapapun, yang ingin bertemu  termasuk PP versi Purwo Subagyo, melalui Wakil Ketuanya, Tejo Prabowo, yang telah lebih dulu menggelar audiensi beberapa waktu yang lalu.

"Dewan adalah milik semua, jadi tidak boleh melarang DPRD untuk bertemu siapapun, karena ini adalah Rumah Aspirasinya rakyat, siapapun itu, dan disini ada protokoler yang berlaku, marilah kita selesaikan persoalan ini dengan kepala dingin, kendalikan emosi, saya juga perintahkan Kesbangpol Blora untuk cek semua, bila perlu sampai ke PP Pusat," tandasnya.(Ardy)

Related

Pemerintahan 4601365498374957713

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item