Dana Bantuan Sosial Pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) Di Tengah Pandemi Covid 19 Mencapai Seratus Persen

Oleh : Anisatul Islamiyah
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Sejak pandemi virus corona melanda, pemerintah memberikan sejumlah bantuan bagi warga terdampak seperti paket bantuan sembako, bansos tunai, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa. Skema bantuan ini di luar bantuan yang disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di masa pandemi Covid-19 ini, keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan langsung tunai Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah membrikan bantuan tersebut yang semula satu kali per tiga bulan kini menjadi satu kali perbulan. Pengubahan sistem penyaluran bantuan PKH menjadi bulanan bertujuan untuk memperkuat daya beli KPM di tengah pandemi ini, PKH per bulan  juga diharapkan bisa menjaga pendapatan dan pengeluaran keluarga prasejahtera agar terhindar dari risiko sosial. pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal dalam tata kehidupan masyarakat dan berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi. Konsekuensinya, bansos PKH yang merupakan salah satu jaring pengaman sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19, menjadi sorotan banyak pihak.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan pihaknya terus memantau proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Dia mengatakan Kemensos mewajibkan para pendamping dan koordinator PKH untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para KPM. Adapun, sosialisasi tersebut mencakup soal kebijakan perubahan waktu penyaluran bansos dan besaran nilai yang diterima per bulan, tata cara penarikan bansos, tata cara mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM, dan termasuk mengedukasi KPM tentang tata cara pengaduan. Sosialisasi ini didukung oleh pemerintah daerah, Gugus Tugas Covid-19 di kota dan kabupaten, serta bank penyalur bansos.
Kasubdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos) Slamet Santoso berpendapat bahwa perubahan sistem penyaluran PKH secara bulanan dihadapkan pada tantangan pembaruan data KPM yang harus lebih selektif, termasuk penyisiran KPM yang masih layak menerima bantuan atau tidak. di masa pandemi Covid-19 ini Kemensos hadir melalui PKH untuk lindungi keluarga prasejahtera, dengan memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. (18/6/2020)
Juliari mengatakan "Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan bansos juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH, atau diwakilkan kepada siapa pun. Sebaliknya, tidak boleh ada imbal jasa atau pungutan apa pun," (18/6/2020).
Adapun, KPM yang sudah tidak layak adalah KPM yang sudah meninggal dunia, sudah tidak masuk kategori miskin, KPM tidak ditemukan karena pindah alamat atau pergi tanpa melapor ke RT/RW, dan yang lainnya. Lebih lanjut, pada masa pandemi ini PKH pada April hingga Juni 2020 dinaikkan 25 persen guna menjaga perekonomian para penerimanya.
Setiap Pendamping dan Koordinator PKH yang turun ke lapangan ditugaskan untuk memandu pelaksanaan penyaluran bansos PKH dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan Koordinator PKH juga berkoordinasi dan bekerja bersama dengan petugas bank penyalur dan agen bank. Untuk meningkatkan kemampuan para pendamping dan koordinator PKH dalam memberikan pendampingan kepada KPM khususnya di masa pandemi ini, Kemensos melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, memberikan bimbingan teknis (bimtek) bagi pendamping PKH di seluruh Indonesia dengan sistem daring. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin juga  memantau secara langsung bagaimana para Pendamping dan Koordinator PKH di lapangan menyosialisasikan bansos PKH.
Seperti diketahui, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Merespon situasi pandemi ini, Pemerintah juga menaikkan anggaran bansos PKH sebesar 25 persen. Bansos PKH pada masa pandemi Covid-19 ini telah disesuaikan untuk setiap komponen yakni ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menjadi sebesar Rp250.000 per bulan, untuk anak SD menjadi sebesar Rp75.000 per bulan, anak SMP menjadi sebesar Rp125.000 per bulan, anak SMA menjadi sebesar Rp166.000 per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi sebesar Rp200.000 per bulan. Sehingga total anggaran PKH adalah Rp37,4 triliun. Pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemda di Indonesia. Seiring kebijakan baru ini, pemrintah berharap agar masyarakat betul-betul dibantu dan dimudahkan dalam mengakses bansos. Lindungi mereka saat mengambil bansos di ATM atau Agen Bank dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Sampaikan edukasi dan sosialisasi bahwa KKS harus dipegang sendiri oleh KPM, dan setelah bansos ditransfer ke rekening segera diambil uangnya. Semakin cepat bansos tersampaikan, maka semakin cepat bisa dimanfaatkan. Sebab, uang tersebut akan membantu menjaga daya beli rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok, di tengah kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini.

Related

Opini 7714980274061992603

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item