Dampak Wabah Covid - 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Oleh : Linda Rahayu,
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Sebagaimana yang kita ketahui, wabah virus Covid-19 ini sudah menjadi bencana besar di setiap Negara, bahkan Covid-19 ini sudah menyebar luas di Indonesia, yang awalnya hanya ada di kota Wuhan Cina. Menurut Presiden Joko Widodo wabah Covid-19 ini telah di tetapkan sebagai bencana nasional, penetapan ini dapat di lihat dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata karena sudah menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan menyebabkan sebuah kepanikan di masyarakat. Hal ini tentu menjadi dampak besar terhadap perekonomian. Dengan begitu banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka, pemerintah pun menerapkan kebijakan dan melakukan gerakan PSBB. PSBB merupakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Peraturan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Aturan PSBB sudah tercatat didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020. Pembatasan kegiatan yang dilakukan antara lain peliburan sekolah, pembatasan keagamaan, pembatasan kegiatan-kegiatan lainnya di tempat umum, juga pembatasan kerja dengan melakukan kerja dari rumah atau work from home. Namun dengan memberlakuan PSBB di Indonesia yaitu dampaknya sangat besar sekali, terutama pengusaha dan masyarakat lainnya, yang menyebabkan industri dan mata pencaharian menjadi tersendat.
  Pandemi Covid-19 juga mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ibu kota mengalami penurun begitu drastis akibat Covid-19 ini. Menurutnya DKI melakukan penyesuaian APBD DKI 2020 karena begitu berkurangnya sumber-sumber pendapatan. Menurutnya “Pendapatan tahun ini mengalami pengurangan yang luar biasa. Presiden Joko Widodo juga mengatakan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) anjlok di tengah wabah Covid-19 ini , “Penurunan PAD ini yang dikeluhkan oleh daerah-daerah. Ada yang menurun sampai separuh, ada yang menurun sampai 30 persen," Jokowi mengungkapkan pembatasan aktivitas masyarakat untuk memutus penyebaran wabah Covid-19 ini membuat pemerintah daerah tak bisa memungut retribusi. Padahal, retribusi adalah salah satu andalan penerimaan daerah.
Seluruh sektor kehidupan ekonomi nyaris merasakan dampak sejak awal pandemi, bahkan beberapa bisnis harus berhenti beroperasi. Sektor jasa seperti hotel dan restoran yang menjadi andalan sumber PAD merasakan dampak itu sejak awal Maret 2020. Sepinya hotel kini sudah melanda di Negara Indonesia. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur mencatat 180 Hotel di Jawa Timur di antaranya 15 Hotel di Kota Malang memilih berhenti beroperasi sejak April. Pun demikian dengan tempat hiburan dan pariwisata yang sampai saat ini masih belum beroperasi. Para pengusaha tempat hiburan dengan mematuhi protokol  yang  menyatakan lebih baik tutup sementara sampai kondisi benar-benar membaik. Sementara tempat pariwisata untuk kembali lagi beroperasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah. Bahkan di Kota Surabaya Target pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2020 perlu direvisi sebagai dampak adanya wabah virus corona jenis baru (COVID-19). Hal ini di sampaikan oleh Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma, tapi harus melihat dulu kondisi  di lapangan. Sementara di Kota Sidoarjo pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini diprediksi mengalami penurunan sekitar Rp.545 miliar. Penurunan itu juga berasal dari berbagai penyesuaian yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Seperti relaksasi denda keterlambatan, relaksasi retribusi pasar, sewa apartemen, rusunawa, hingga relaksasi cicilan kredit.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan realokasi dan refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD. Negara juga berperan aktif dan banyak mengeluarkan dana untuk menangani shock Covid-19, sudah hampir tiga bulan Indonesia menjalani hari-hari dengan stay at home, work from home sehingga mengakibatkan perlambatan perekonomian serta pendapatan negara.
Terkait dengan  penerapan kebijakan WFH dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP dalam Undang-Undang Dasar No. 36 Tahun 2008, yang mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP. Dengan kebijakan Work From Home, Stay At Home dan PSBB tersebut telah memperlambat pendapatan negeri lebih lagi dari sektor perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memprediksi bahwa pendapatan negara akan mengalami penurunan sebesar 10%. Sebab, sepanjang Covid-19 sampai di Indonesia, pemerintah telah banyak menggelontorkan dana insentif pajak besar-besaran untuk mendukung dunia usaha dan pribadi yang terdampak perlambatan perekonomian akibat Covid-19. Akibatnya pemerintah mengalami defisit. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk menaikan kembali pendapatan negara agar tidak semakin menurun dan masih bisa berjalan roda perekonomian dengan baik disaat masa pandemik Covid-19. Dengan menerapkan kebijkan lagi yaitu New Normal diharapkan bisa memperbaiki perekonomian yang tertekan akibat Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa “kebijakan New Normal bertujuan agar roda perekonomian masyarakat bisa produktif kembali namun tetap aman sesuai protokol kesehatan dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi nasional”. Airlangga Hartanto menambahkan bahwa masyarakatpun harus patuh terhadap kesehatan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dari segi makro ekonomi, Airlangga juga melihat kepercayaan pasar terhadap Indonesia dan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah adalah positif.

Related

Opini 2961757346934997012

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item