Dampak Covid 19 Terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Nama : Ria Hanifah
Prodi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo/Administrasi Publik

Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha.Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri.
Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah Covid-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan. Kebijakan extraordinary kemudian dilakukan Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020.
Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan (PERPPU 1/2020) yang antara lain mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020 (SPT PPh Badannya disampaikan di April 2021), diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut Pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri ditengah pandemi Covid-19. Melalui PMK-30/2020, Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid-19.
Pemerintah berharap dengan adanya penundaan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu Pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kahar ini dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi aturan impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan.
Insentif fiskal dan prosedural dari segi kepabeanan dan cukai juga dilakukan Pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi Covid-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor Alat Kesehatan, relaksasi Free Alongside Ship (FAS) Impor, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan Covid-19, relaksasi ijin impor untuk Alat Kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE), percepatan layanan online untuk penanganan Covid-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem National Logistik Ecosystems (NLE), dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE.
Tidak terkecuali pada Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo berpotensi kehilangan Rp 464M untuk stimulus ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan sejumlah keringanan yang usulan dari OPD. Pemkab Sidoarjo untuk menstimulus kondisi perekonomian ditengah pandemi covid-19. Di antaranya pembebasan retribusi harian untuk para pedagang akan dibebaskan selama dua bulan. Selain retribusi harian, retribusi tera dan tera ulang UPT Metrologi Legal juga dibebaskan. Nilainya Rp 250 juta. Kemudian ada pembebasan sewa rusunawa senilai Rp 985 juta. Retribusi terminal senilai Rp 267 juta, retribusi kawasan olahraga sebesar Rp 369 juta. Denda retribusi IMB sebesar Rp 21,7 miliar. Retribusi rumah potong hewan sebesar Rp 325 juta.
Tentunya ini akan sangat berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pendapatan asli daerah yang disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18). Sumber pendapatan asli daerah, diperoleh dari: a) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah tanpa memberikan timbal balik langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah. b) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu terkhusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis dari retribusi daerah adalah pajak jasa umum, pajak jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
Strategi yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dalam mencegah dampak covid-19 dalam sektor ekonomi adalah dengan menggandeng pihak swasta yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa perusahaan di Kabupaten Sidoarjo tunjukkan kepeduliannya terhadap wabah Covid-19. Mereka secara suka rela menyerahkan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) kepada Pemkab Sidoarjo. Ada tiga perusahaan yang membantu lewat kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) nya. Diantaranya PT. Sekar Laut, PT. Minarak Brantas Gas dan PT. Angkasa Pura 1 Airport. Bantuan APD dari PT. Sekar Laut yang diberikan senilai 100 juta rupiah. Sedangkan PT. Minarak Brantas Gas memberikan bantuan berupa 10 stel baju alat pengaman diri, 500 lembar masker serta hand sanitizer 20 liter. Sedangkan dari PT. Angkasa Pura 1 Airport membantu 4 unit fasilitas hand wash portable serta 250 liter disinfektan dan 150 liter hand sanitizer. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., di Pendopo Delta Wibawa.
Kabupaten Sidoarjo sendiri berusaha semaksimal mungkin dalam menangani wabah Covid-19. Bahkan anggaran kegiatan yang sekiranya bisa ditunda dialihkan untuk penanganan wabah tersebut. Wabup menghitung sampai dengan saat ini anggaran penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai 114 milyar rupiah. Pemerintah Kapaten Sidoarjo sekaligus gugus tugas ini bukan hanya mengandalkan APBD saja tetapi kami berharap semua komponen yang ada di Sidoarjo ikut bersama-sama menangani wabah Covid-19, salah satunya dari pihak swasta seperti pengusaha.

Related

Opini 5410841276672218574

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item