Anggaran Sektor Publik Dalam Pemulihan Pembangunan Ekonomi Pasca Covid - 19

Oleh : CHOIRUN NISA
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITASI MUHAMADIYAH SIODARJO

Pandemi COVID-19 yang sedang mengguncang dunia ini juga telah mengacaukan keadaan global termasuk situasi ekonomi. Laporan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami minus hingga 3 persen di 2020 akibat COVID-19 Penularannya yang sangat cepat dan luas berakibat pada jumlah korban amat tinggi. Korban berjatuhan begitu masif sementara jumlah tenaga medis dan jumlah sarana kesehatan tak sebanding. Banyaknya pasien gawat membuat sekolah dan bangunan lainnya disulap menjadi rumah sakit darurat. Belum lagi sistem perawatan kesehatan yang berbeda antara si miskin dan si kaya. Pekerja harian pun mulai kehilangan penghasilan. Pengangguran meledak. Sukarelawan merebak. Ekonomi terpuruk. krisis kemanusiaan karena korban berjatuhan. Manusia harus mengurangi interaksi sebagi upaya pencegahan penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Akibatnya roda ekonomi berhenti. Tidaklah mungkin selalu pada kondisi demikian maka Pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk atas perekonomian Indonesia dengan rencana penerapan tatanan kehidupan New Normal (Normal Baru). Pembangunan rendah karbon merupakan proses identifikasi kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemenuhan pembangunan sektor lain yang secara bersamaan tetap berfokus pada kebijakan perubahan iklim berupa pelestarian dan peningkatan sumber daya alam. Maka Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ada Anggara Dalam rangka menghadapi New Normal sebagai upaya menstabilkan Kondisi ekonomi yang ada dengan perencaan dana pada sektor publik. Alokasi Dana yang mengalami kenaikan dengan belanja non-operasional kementerian dan lembaga sebesar Rp56,6 triliun pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Berdasarkan data Bappenas, kenaikan belanja non-operasional terbesar pertama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial sebesar Rp15,8 triliun atau 15,3 persen dari total alokasi anggaran. Alokasi peningkatan non-operasional terbesar kedua diberikan untuk bidang keamanan dan ketertiban Rp14 triliun atau 13,6 persen. Selanjutnya, pemerintah menaikkan belanja untuk pengelolaan negara sebesar Rp9,2 triliun (8,9 persen), lingkungan hidup Rp1,9 triliun (1,8 persen), dan bidang lainnya Rp5,9 triliun (5,7 persen).
Hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami penurunan anggaran dibandingkan APBN 2020. Pemulihan ekonomi terkait pengembangan sektor unggulan, misalnya industri, pariwisata, investasi, dan penguatan ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan reformasi sosial, yakni dengan mendesain ulang (redesign) sistem kesehatan, ketahanan bencana, dan jaring pengaman sosial.
Perintah tersebut merupakan dampak dari merebaknya wabah virus Corona (Covid-19). Reformasi sektor kesehatan akan dimulai pada perbaikan fasilitas pusat layanan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di berbagai daerah. Karena kualitas fasilitas kesehatan atau puskesmas di Indonesia masih minim.
Beberapa masalah sistem kesehatan, antara lain kerentanan terhadap ancaman pandemi dan penyakit lainnya, lemahnya pencegahan (screening test, tracing & tracking, social distancing), ketidaksiapan faskes (laboratorium, manajemen kasus, kekurangan APD, ruang isolasi), dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan.
Maka ada solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka menstabilkan Perekonomian Pasca Covid-19 adalah:
Memberikan Kesempatan pada Donatur-donatur yang disalurkan langsung pada Baznas dan Lembaga Penyaluran Zakat lainnya. Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan. Diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul maal untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
Selanjutnya, perlu menyerukan gerakan Solidarity Fund secara nasional dan besar-besaran yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan didukung oleh seluruh media mainstream nasional serta media sosial resmi pemerintah dan masyarakat.
Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan.
Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan dengan pinjaman qardhul hasan. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Diantara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui: (1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam membiayai usaha nano dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD; (2) pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya (seperti pengemudi ojek online) dimana dananya dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau pos lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta.
Kelima, selain dari sektor perbankan syariah dan qardhul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19, dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (fii sabilillah), atau orang yang berhutang (gharimin).
Keenam, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, dimana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping commercial finance. Termasuk pengembangan market place untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi.
Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand dan aggregate supply ke kanan (dalam kurva demand and supply) diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Related

Opini 6066995177813135627

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item