Anggaran Keuangan Dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dalam Nangani Covid 19 Di Pedesaan


Oleh: Yoga Putra Nur, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO


Dalam pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Misi tersebut merupakan dasar hp dari kewenangan pemerintah didalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya baik tingkat pusat maupun di tingkatdaerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misidengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu terlindungnya segenapbangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum,cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masinginstansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR maupun DPRD disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Akuntabilitas Kinerja, Prinsip-Prinsip dan Evaluasinya Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja. akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak ekstemal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Dari total dana transfer ke daerah, dana alokasi khusus fisik sebesar 72,2 Triliun Rupiah naik dari anggaran tahun lalu 64,3 Triliun Rupiah. Beberapa opsi yang bisa dipilih untuk dilakukan dari dana realokasi adalah pelayanan rumah sakit rujukan, pengadaan ruang isolasi, dan kelengkapannya dan pengendalian penyakit. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mulai memfokuskan dana desa untuk penangangan covid-19 mulai dari pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan desa. Dana desa tahun dianggarkan 71 Triliun Rupiah di APBN naik dari realisasi tahun lalu sebesar 69,8 Triliun Rupiah.Kementerian pusat juga membebaskan tiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah.
Maka dari itu mula dari pedesaan dapat menerapkan prinsip akuntansi sektor public yakni menekankan trasparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan guna percepatan penananganan pendemi corona virus COVID- 19

Related

Opini 543880301833935589

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item