Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara,Atau Malah Menciptakan Fenomena Patologi Birokrasi Dalam Menanggulangi Covid - 19

Foto : Istimewa Akuntabilitas 

MEMOPOS.com, Sidoarjo - Negara Indonesia termasuk dalam negara demokrasi, demokrasi artinya segala kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga tidak perlu heran jika mendengar istilah  dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat . Sebutan negara demokrasi telah melekat pada Negara Indonesia sejak dulu. Setiap masyarakat di negara demokrasi juga memiliki masalah pilihan seperti halnya kebijakan. Setiap kebijakan pasti ada nilai positif maupun negatif serta mengandung konsekuensi tertentu. Negara Indonesia juga disebut dengan negara hukum, hukum juga menjadi indikator penting perkembangan suatu negara. Sumber Daya Manusianya taat dan tunduk pada hukum maka secara otomatis negara tersebut akan sejahtera.

"Dalam pembangunan meliputi bidang sosial maupun ekonomi, pada faktanya pelaksanaan pembangunan nasional di negara kita masih banyak terjadi kendala seperti halnya pada tahun ini dengan adanya pandemi Covid-19. Covid-19 yakni virus yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia yang menyebabkan individu yang terjangkit mengalami gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia angkut hingga dapat menyebabkan kematian. Infeksi virus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 dengan cepat menyebar hingga ke beberapa negara, termasuk negara Indonesia.

"Dibarengi Pemerintah menyiapkan anggaran Rp.405,1 triliun untuk penanganan Covid-19.
Munculnya fenomena patologi birokrasi diawali dengan adanya beberapa indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masyarakat mengharapkan pemerintah juga tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan sebelum dilahirkannya kebijakan dan ketika kebijakan itu lahir, pemerintah tidak hanya semerta-merta merangkai. Kebijakan sebagai konsep atau dasar rencana kedepan suatu kepemimpinan guna mengatur jalannya pemerintah yang diharapkan produk tersebut dapat menguntungkan masyarakat. Pembiayaan negara yang menjadi kewenangan pemerintah, harus bertumpuh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pengelolaan keuangan yang bersih dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

"Akuntansi sebagai dasar pengelolaan keuangan yang memberikan acuan terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin. Sebab dengan adanya transparan, akuntabel, dan partisipatif serta disiplin merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh pemerintah daerah dituntut secara mandiri untuk mengatur pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan dalam penggunaan pelaporan keuangan.

"Dalam proses pencatatan data keuangan sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakai sebagai wujud transparansi dari pihak manajemen dalam hal mengelola anggarannya. adapun aturan yang dibatasi. Dibalik dampak sosial yang terjadi di Indonesia, kemudian dampak pembangunan ekonomi nasional negara pula ikut serta mengalami penurunan dengan perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi yang terdampak karena adanya wabah tersebut.

"Dalam anggaran pemerintah menyiapkan anggaran tambahan Rp.405,1 T guna menanggulangi Covid-19. Dana tersebut dialokasikan kepada 4 sektor untuk menahan dampak pandemi ke dalam sektor ekonomi maupun sosial. 4 sektor tersebut meliputi, yang pertama Sektor Kesehatan sebesar Rp. 75 triliun, yang kedua pada sektor Perlindungan Sosial sebesar Rp.110 triliun, yang ketiga yakni sektor Insentif Perpajakan dan Stimulus KUR sebesar Rp.70,1 triliun, yang terakhir pada sektor Pemulihan ekonomi sebesar Rp.150 triliun (Sumber; Pernyataan Pers Presiden Langkah Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19).  Pasalnya, dengan lahirnya kebijakan baru harus dilaksanakan secara akuntabel dan profesional. Bertumpuh pada dasar hukum yakni Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/tahun 2020 tentang kewenangan guna melakukan pengeluaran anggaran APBN. Dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus dapat mewujudkan prinsip sistem pengelolaan yang bersih dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip akuntansi yakni harus transparan dan akuntabilitas. Sebab jika dalam proses pengelolaan keuangan tidak bertumpuh pada prinsip tersebut maka penyaluran dana akan terjadi patologi birokrasi dengan adanya indikasi tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Dea Marista
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Related

Opini 2025384158593427368

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item