Akuntabilitas Dan Komitmen Penanganan Wabah Covid 19 Di Kabupaten Sidoarjo

Foto : Istimewa Posko Covid 19


Mohamat Risky Rosandy
Mahasiswa Administrasi Publik UMSIDA


MEMOPOS.com,SidoarjoAwal tahun 2020, Dunia dihadapkan pada munculnya pandemi virus yang bernama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Infeksi virus Corona (Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19) pada awal bulan Maret 2020 tepatnya pada tanggal 11 dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemik global dan menyerukan kepada seluruh negara untuk menerapkan protokol kesehatan dunia. Berdasarkan data statistik yang dikutip dari laman resmi kemkes.go.id pada tanggal 1 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 1.677 dengan jumlah pasien sembuh 103 dan pasien yang meninggal dunia 157. Sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan produk peraturan diantaranya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah. Peraturan-peraturan  tersebut dijadikan acuan oleh Daerah tingkat I dan II dalam pembentukan aturan yang sesuai dengan kondisi pandemi di daerah masing-masing.
Di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 April 2020 jumlah kumulatif Orang Dalam Pemantauan (ODP) 676 orang mengalami kenaikan 3% dengan seminggu sebelumnya, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 181 orang mengalami kenaikan 4%, terkonfirmasi positif (COVID-19) 92 orang mengalami kenaikan 3%, pasien COVID-19 yang meninggal 12 orang mengalami kenaikan 3%, pasien COVID-19 yang sembuh 7 orang mengalami kenaikan 6% dengan seminggu sebelumnya. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 tersebut menjadi acuan langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menerapkan aturan PSBB di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan dikeluarkankannya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2020 tentang  perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan wabah Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Sidoarjo  dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Sumber Data: Dinas Informasi Kabupaten Sidoarjo dan diolah oleh Tim PUSAKA
Perkembangan pelaksanaan PSSB Jilid 1,2,3 melihat dari data grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan progress yang signifikan. Masa PSBB Jilid 1 yang dimulai sejak tanggal 28 April 2020 hingga berakhirnya PSBB Jilid 3 pada 8 Juni 2020 jumlah ODP mengalami menurunan sebesar 1%, PDP mengalami peningkatan sebesear 1,5% dan yang terkonfirmasi Positif COVID-19 mengalami penurunan sebesar 2,6%. Pasien meninggal akibat COVID-19 mengalami penurunan 1% dan Pasien COVID-19 yang sembuh meningkat sebesar 2%. Melihat perkembangan tersebut, komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaan PSBB guna menekan sebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan progress yang baik.
Pelaksanaan PSBB di Sidoarjo selama 1,5 bulan ini telah menghabiskan anggaran daerah hingga menyentuh angka 200 miliar. Penggunaan anggaran daerah diperioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk rapid test massal, kampung tangguh, sosialisasi penanganan covid-19, berbagai alat pencegahan seperti masker, hand sanitizer, aneka alat pelindung diri, hingga kebutuhan logistik warga terdampak. Namun dilain pihak menurut Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo nominal penggunaan anggaran daerah yang sangat besar tersebut bisa bisa dinilai mengarah ke pemborosan anggaran daerah (08/06/2020).  Kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo menurut Paijo selaku Direktur PUSAKA masih dinilai belum optimal dan sepenuhnya belum menyentuh pada subtansi SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Penyesuaian APBD guna percepatan penanganan COVID-19. Aturan realokasi pada APBD yang tercantum pada SKB tersebut dipergunakan tidak hanya untuk penanganan masyarakat yang terkena COVID-19, tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak atas wabah COVID-19 secara sosial-ekonomi.
Melihat besarnya nominal penggunaan anggaran daerah yang diperuntukkan pada penanganan wabah COVID-19  di Sidoarjo tersebut sepatutnya dilaksanakan dengan asas akuntabilitas publik guna mencapai Good Governance. Meninjau pada teori agensi (agency theory) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yakni masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Related

Opini 4478892437195188749

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item