Surat Edaran Sekda Blora Menuai Polemik

Proses Rekrutmen Anggota Panitia

MEMOPOS.com,Blora - Proses rekrutmen anggota Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang sementara ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menjadi soal,setelah pihak Pemkab Blora melayangkan Surat Edaran (SE) entang  larangan bagi Kades  Prades  dan BPD mendaftarkan  sebagai anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemilukada 2020 mendatang.

Surat Edaran (SE)   yang melarang Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawarataan Desa (BPD) menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2020 menuai polemik tetapi Aparatur Sipil Negara(ASN) bisa mendaftar tetapi harus mengajukan ijin ke atasanya langsung.

Menurut Aktivis dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD), beranggapan bahwa dengan adanya Surat Edaran (SE) dianggap tendensius dan menimbulkan keresahan di kalangan pemerintahan Desa  tetapi dari ASN bisa mendaftar sebagai penyelenggara, sehingga munculnya surat edaran yang telah dikeluarkan Sekda itu tidak adil, karena bisa menghalang halangi hak warga Negara yang mendukung pelaksanaan demokrasi.

 Menurut ketua Koordinator FMPD Joko Supratno merasa tergugah tentang munculnya SE itu dasarnys apa?  seandainya itu suatu bentuk larangan harus jelas kata Joko.

Harapannya adanya audensi mendesak ini kami bersama kawan-kawan mendesak penjelasandari Sekda Blora tersebut.

Dalam hal ini Surat Edaran (SE) menurutnya bertentangan dengan  Peraturan KPU RI dan bisa mengganggu proses perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS, sebagai penyelenggara Pilkada mendatang kata Joko.

Dalam audiensi tersebut yang hadir dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hariyanto, Kabag Tata Pemerintahan, Kiswoyo, Kabag Hukum, Bondan Ariyanti, Kabag Humas, Mulyowati, dan tiga Komisioner KPU Blora, Muhammad Hamdun, Ahmad Husein. Setelah Joko, kemudian disambung oleh Tejo Prabowo.

"Kehadiran kami adalah untuk mendengar dan berdiskusi terkait, latar belakang keluarnya SE tersebut, yang malah bertentangan dengan Peraturan KPU dan UU Desa, yaitu terkait pelarangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota BPD, untuk menjadi penyelenggara Pemilu," ungkap Joko Supratno, Ketua Koordinator FMPD Blora. Di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. Senin (20/1/2020), yang diterima langsung oleh Sekda Blora Komang Gede Irawadi.

Tejo Prabowo juga mengatakan,keberadaan SE Sekda pertanggal 17/01/2020 nomer 141/0167/2020 yang jelas adalah unfaedah,dan larangan bagi Kades/Perangkat Desa/BPD/ASN/ ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai PPK, PPS dan KPPS adalah sebuah hak, untuk menjadi pejuang demokrasi, dan hal tersebut tidak bisa dilarang dengan SE tersebut .

"Karena keberadaan SE tersebut jelas menghambat dan mengancam keberlangsungan Pemilukada 2020 dengan seiring berjalannya waktu", bebernya .

Ketua KPU Kabupaten Blora, M Hamdun juga menjelaskan bahwa SE bertentangan dengan Peraturan KPU.

"Iya terus terang itu bertentangan dengan Peraturan KPU, dan menghambat proses  perekrutan kami, karena telah kami screening sebelumnya, pastinya akan ada dampak penurunan SDM kami, tapi ini kan masih berjalan, biasanya di hari terakhir akan datang banyak yang mendaftar," ungkapnya. Disaat yang sama.

Ahmad Husein, Komisioner KPU Blora, juga was - was dengan pelarangan untuk Kades, Perangkat dan Anggota BPD oleh terbitnya SE tersebut.

Kemudian Sekda Blora Komang Gede Irawadi, menyampaikan apresiasi krpada rekan-rekan atas koordinasinya kami berharap agar bisa menjadi bahan diskusi dan masukan yang baik untuk Pemkab Blora.

"Saya berterimakasih dan mengapresiasi atas koordinasi teman - teman dari FMPD, atas perhatiannya dalam proses perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk Pilkada nanti, terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, saya hanya menjalankan perintah atas nama Bupati. Mari kita berdiskusi, saling memberikan masukan, dan  kita cari jalan keluarnya seperti apa,  kami sampaikan agar Pemilukada ini berjalan lancar,aman dan kondusif ",pungkasnya.(ardy)

Related

Pemerintahan 7647774429812992774

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item