Bupati Jember Penuhi Undangan DPRD Jember

Bupati Jember dr Faida MMR Saat Di DPRD Jember

MEMOPOS.com,Jember - Bola panas hak interplasi yang dilancarkan DPRD Jember kepada Bupati Jember, sejatinya bukan tak digubris oleh Bupati Faida. Namun lebih kepada adanya beda pandangan soal diksi usulan interpelasi tersebut.

Seperti yang dipaparkan Bupati Faida, usai mendatangi kantor dewan, Senin (20/1) siang. "Terhadap surat tersebut, disampaikan pandangan bahwa terjadi ketidak jelasan pada judul surat maupun judul Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2019.

"Keberadaan kata 'Usul' pada judul Surat dan Keputusan menyebutkan Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember Kepada Bupati Jember, telah menimbulkan ketidak jelasan," katanya.

Sebab penggunaan diksi usul, bisa diterjemahkan bahwa bupati bisa menyetujui atau tidak atas usul interpelasi yang ditawarkan dewan.

Namun di luar itu semua, Bupati Faida menyampaikan bahwa surat yang dikirim dewan itu, diterima pihak kesekretariatan bupati pada sore hari di tanggal 23 Desember 2019. Karena tanggal 24 dan 25 Desember 2019 merupakan cuti bersama dan libur Natal.

Dalam cuti bersama pada tanggal tersebut, Bupati bersama Forkopimda fokus untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Jember kondusif agar perayaan hari besar Natal berjalan aman dan lancar.

Bupati Faida pun akhirnya baru bisa membaca surat dan meresponnya di tanggal 26 Desember 2019.

Kembali pada soal diksi Usul interpelasi, Bupati Faida pun tentu harus melakukan kesiapan mengkaji pokok materi interpelasi. Sehingga, dia pun berkirim surat balasan ke dewan pada tanggal 26 Desember 2019, yang isinya bahwa bupati meminta interpelasi tidak digelar di tanggal 27 Desember 2019, namun dijadwal ulang setelah tanggal 31 Desember 2019.

Bupati beralasan, sebab di tanggal 27 Desember 2019, pihaknya sudah dari jauh hari memiliki agenda kerakyatan. Seperti yang dipaparkannya. Pada pukul 07.30 ada agenda penyerahan bantuan Persid. Kemudian dilanjut pukul 09.00, pembagian 1.000 buku nikah gratis.  Pukul 10.00 Kongres 4.000 kader posyandu di kecamatan Sukowono. Dan pada pukul 15.00,  Audiensi perayaan natal bersama dengan Musyawarah Antar Gereja se-Kabupaten Jember.

Namun rupanya, surat Bupati Faida kepada dewan dengan alasan pertemuan dengan sejumlah masyarakat itu, tidak digubris dan bahkan di hari itu pula, dewan langsung memutuskan interpelasi naik menjadi angket. "Pertama kami mengkritisi usulan interpelasi. Namun perlu dicatat, saya tetap menghargai dewan, dan siap hadir setelah tanggal 31 Desember 2019, karena di tanggal 27 Desember 2019 dan seterusnya, sudah terlanjur ada jadwal pertemuan dengan rakyat yang telah disusun jauh hari," terangnya.

Semakin membuat Bupati Faida menggelengkan kepalanya, sebab di tanggal 30 Desember 2019, dewan memutuskan telah membentuk panitia angket dan sehari berikutnya, berkirim surat pada bupati tentang keputusan hak angket.

Masih kata Bupati Faida, pihaknya kembali mendapat kiriman surat dewan di tanggal 3 Januari 2020, yang akan menggelar rapat dengar pendapat panitia hak angket.

Karena tak mau gegabah, bupati membalas surat dewan itu di tanggal 6 Januari, yang berisi bahwa bupati, wabup, dan jajarannya, kembali meminta waktu untuk menganalisa dan menimbang keabsahan hak angket tersebut.

Kenapa demikian?, Sebab jelas sejak hak interpelasi dilancarkan dewan, bupati sudah merasa ada yang janggal, mulai dari diksi usulan serta surat permintaan penjadwalan ulang yang tidak pernah ditanggapi. Bahkan malahan, interpelasi dinaikkan menjadi hak angket.

"Kalau interpelasinya bermasalah, maka hak di atasnya (angket) juga kami nilai bermasalah," katanya.

Itikad baik Bupati jember, pada Senin (20/1) siang, Bupati Faida hadir ke gedung dewan untuk membacakan naskah interpelasi sampai persoalan hak angket yang disusunnya. Namun etikad baik bupati tersebut ditolak salah seorang panitia hak angket.

Bahkan David Handoko politisi Nasdem, terang-terangan menolak Bupati Faida membacakan naskah interpelasi dan hak angket itu di depan awak media sebelum bupati mengakui keabsahan hak angket DPRD Jember.

Bupati Faida beralasan hadir untuk menjawab persoalan itu secara tertulis, karena pihaknya tak mau ada polemik di tengah masyarakat.

Sehingga dirinya, hadir serta membawa paparan tertulis. "Ada yang belum siap saat saya dan wabup hadir untuk membacakan persoalan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan dewan," pungkasnya.(ndik)

Related

Headline 6088099463773040505

Post a Comment

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Calon Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Periode 2019 - 2024

Calon Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Periode 2019 - 2024
Sejahtera, Maju Dan Ridho

Profil Calon Ketua PGRI Jawa Timur

Profil Calon Ketua PGRI Jawa Timur
Dr. H. Samari, MM Visi Dan Misi 1.Visi,Menjadikan PGRI Jawa Timur Sebagai Organisasi Profesi,Organisasi Perjuangan dan Organisasi Ketenagaan yang kuat, Mandiri dan Wibawa

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item