Audensi Di KPU, Bupati Blora Mendadak Hadir

Bupati Blora Saat Hadir Di Audensi

MEMOPOS.com,Blora - Terkait munculnya Larangan BPD dan Prades Jadi Penyelenggara Pemilu tentang perekrutan menuai polemik.

Audensi  dilakukan yang ke tiga kalinya di KPU Blora Kamis (22/01/2020) tentang Surat Edaran (SE) Bupati No. 141/0167  larangan bagi anggota BPD dan perangkat desa menjadi penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS). Terhitung mulai kemarin, SE tersebut dicabut melalui SE No.141/0225 dengan harapan menuju Pilkada 2020 yang berkwalitas.

Sebagaimana diketahui, munculnya SE No.141/0167 yang berisi larangan bagi anggota BPD dan perangkat desa menjadi penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS), dianggap oleh Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) yang diketuai oleh Djoko Supratno,dan sekertaris Tejo Prabowo di anggap bertentangan PerKPU.

Kali pertama sejumlah anggota FMPD beraudiensi dengan Sekda Blora, Komang Gede Irawadi dan mendesak untuk meninjau kembali soal SE No.0167 tersebut. Tidak berhenti disitu, audiensi tersebut juga dilakukan ke Bawaslu Blora, termasuk FMPD juga audiensi ke KPU Blora di persoalan serupa, harapan FMPD menginginkan tidak ada larangan ,sehingga semua ikut pejuang demokrasi.

Bupati Blora, H. Djoko Nugroho mendadak datang di Kantor KPU tanpa ada konfirmasi di jalan Halmahera Kabupaten Blora , dan menemui sejumlah anggota FMPD untuk ikut berdiskusi persoalan menjadi polemik biar saya memberi penjelasan terkait SE ucap Bupati.

Dicabut

Hingga akhirnya, beberapa jam pasca audiensi FMPD ke KPUD, SE No.141/0167 dicabut melalui SE No.141/0225 yang ditandatangani oleh Sekda Blora, Komang Irawadi.

Di SE tersebut dicantumkan, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang tertib dan kondusif, serta mempertimbangkan ketersediaan SDM yang memadai di masing-masing desa, disampaikan beberapa hal.

Yakni, bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, dari unsur, ASN, PTT, GTT, pegawai BUMD harus mendapat ijin dari atasan langsung.
Disamping itu yang dari ketua/anggota BPD harus mendapat ijin dari Bupati, yang dalam hal ini didelegasikan kepada camat masing-masing. Untuk yang dari unsur perangkat desa harus mendapat ijin dari Kepala Desa masing-masing sebagai atasan langsung.

Dengan catatan, selama melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, tidak boleh mengganggu tugas pokok kedinasan. Dengan dikeluarkannya SE 141/0225, Surat Edaran Bupati No.141/0167, tanggal 17 Januari 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketua KPU Blora, M. Khamdun ketika dikonfirmasi membenarkan jika Surat Edaran Bupati No.141/0167, tanggal 17 Januari 2020 telah dicabut. ''Ya memang benar SE tersebut sudah dicabut,'' jelasnya.

Terpisah Ketua FMPD Blora, Djoko Supratno ketika dihubungi menyatakan pihaknya mengapresiasi dengan tindakan tepat dari Bupati Blora tersebut. ''Kami mengapresiasi pencabutan SE tersebut,'' tandasnya.

Dia menghimbau kepada para perangkat desa maupun BPD seKab Blora untuk bisa menyikapi langkah positif Bupati Blora. ''Soal kesalahan SE itu adalah dinamika birokrasi,'' tandas Djoko. ''Lebih baik "malu" untuk tidak mencabut SE, daripada tidak berbuat baik demi Pilkada Blora 2020 yang berkualitas dan bertanggung jawab,'' tambahnya.

Joko Supratno selaku Ketua Koordinator FMPD serta sekertaris Tejo Prabowo mengapresiasi langkah Bupati Blora secepatnya merespon untuk mencabut SE No 141/0225 yang tidak ada larangan bagi BPD, Prades, sehingga cukup ijin ke atasanya langsung.

Penjagaan oleh Polres Blora dipimpin Kabag Ops Kompol Zuwono berserta Polsek Kota dalam keadaan aman dan kondusif.(ardy)

Related

Pemerintahan 895511764522606101

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item