Aliansi Mahasiswa, Mintak Kejati NTB Usut Tuntas Anggaran 5 M, Lebih Di BANP Paud PNF

Aliansi Mahasiswa Saat Di Kejaksaan

MEMOPOS. com, Matara-Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) NTB,Gelar Aksi Damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB)  Kamis  (5/9/19) di Mataram.

Koordinator Lapangan aksi massa Reno menyatakan "Maksud dan Tujuan Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan NTB Gelar Aksi Damai dihalaman Kantor Kejati NTB, menyuarakan dugaan masalah yang terjadi di lingkup Badan Akreditasi Nasional Provinsi (BANP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formaf (PNF) Nusa Tenggara Barat (NTB)."  Tegasnya.

Dalam Orasinya,  Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan,minta kepada Kejati NTB untuk mengusut tuntas  "Lembaga BANP Paud dan PNF NTB, yang saat ini di Ketuai Tri Hananta,diduga telah di anggarkan Pemerintah Pusat melalui APBN  sebesar 5 Miliar lebih. Anggaran tersebut diduga tidak dikelola dengan tepat serta rawan korupsi." tutur nya.

Reno menjelaskan BANP PAUD dan PNF adalah Lembaga Vertikal Sumber Anggarannya APBN, maka seharusnya Standar Pemberian Honor Visitasi Asesor diberlakukan sesuai aturan Standar APBN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK)." tuturnya.

Ditempat sama Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Ruslan dalam orasinya menjelaskan, khusus mengenai pemberian honor transportasi yang sudah ditentukan adalah 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat,Lombok Tengah dan Lombok Timur."Tegas nya.

 Sementara untuk di Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa belum diatur biaya perjalanan di Peraturan Mentri Keuangan (PMK)." sebutnya

Pengunjukrasa menjelaskan bahwa " seharusnya Asesor yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur,Lombok Tengah dan Lombok Barat harus mendapatkan honor sesuai Peraturan Mentri Keuangan (PMK). Tetapi pada praktek nya dilapangan pembayaran honor Asesor di 3 Kabupaten  tersebut diberikan honor berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub). sebutnya.

Jika pembayaran honor menggunakan Peraturan Gubernur hanya dengan alasan pemerataan jelas tidak tepat kata Ruslan karena dana yang dugunakan pemberian honor adalah anggaran  APBN maka praktek nya harus mengguna kan pula Peraturan Menteri Keuangan, bukan peraturan Gubernur" tegasnya.

Kemudian Ruslan menyampaikan tuntutan aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut, Meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas anggaran BANP PAUD dan PNF NTB Tahun anggaran 2019 senilai 5 Milyar lebih.Meminta kepada  Aparat Penegak Hukum menindak tegas oknum yang menyalahgunakan anggaran untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok." Sebutnya.Setelah itu masa aksi bubarkan diri secara tertib dengan damai dari Kantor Kejati NTB.

Sementara itu Wartawan telah menghubungi Ketua BANP Paud dan PNF NTB,Tri Hananta via HP untuk minta tanggapannya atas aksi Aliansi Mahasiswa di Kantor Kejati NTB tersebut Tetapi tidak direspon.

 Namun demikian Pada saat Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan NTB gelar unjukrasa pada tanggal 2 September 2019 di Kantor BANP Paud dan PNF NTB, Tri Hananta selaku Ketua dan stafnya telah menjelaskan secara rinci kepada Aliansi Mahasiswa tersebut di Kantor BANP Paud dan PNF NTB, terkit penggunaan anggaran di BANP Paud dan PNF.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua BANP PAUD dan PNF Tri Hananta bersama sejumlah pengurus serta staf sekretariat BANP PAUD dan PNF NTB secara rinci sembari menyerahkan sejumlah data lengkap yang tidak mungkin dimuat semua dengan menjelaskan bahwa" segala keputusan ada aturan mainya. Apa yang keluar adalah keputusan bersama." Tegas Tri Hananta.

BANP PAUD dan PNF NTB lanjut Tri "memiliki 5 orang anggota dibantu oleh sekretatiat 6 orang dan Tri membantah jika dinilai arogan sembari menunjukkan surat yang benar dan menjelaskan bahwa ada 3 rumpun dan yang paling ramai untuk dibahas adalah PAUD sebut Tri sembari  berseloroh karena ada uangnya." Sebutnya.

Semua keputusan di pusat terkait S1 yang pimpin S2 dan S3 wallahualam,mungkin barangkali kepercayaan teman teman,semua anggota memilih siapa yang menjadi Ketua." Tutur nya.

Terkait dirinya tidak masuk dalam aturan yang tidak boleh rangkap jabatan,1,2,3,4,5 tidak masuk." Sebutnya.

Yang menentukan menjadi anggota  BANP adalah BAN sendiri maksudnya BAN Pusat.tuturnya.

Terkait gaji kami bukan digaji hanya kompensasi dan henis-jenis rapatnya diluar jam kerja atau jam 16.00 wita.Adapun dituding otoriter,disini pengambilan keputusan dilakukan secara kokektif kolegial." Sebutnya

Terkait dana, sudah di audit oleh Inspektorat dan sudah ada hasilnya, demikian pula absen hadir guru-guru di SLBN No2 Mataram menggunakan pinjer print.

Terjait anggaran  sudah dikunci  sudah dipatok tidak bisa menambah atau mengurangi kegiatan. dan Plang sudah ada tinggal dipasang.

"Ketua BANP PAUD dan PNF tidak bisa memecat angotanya karena SK nya itu dari pusat,kami hanya bisa melapor sedangkan yang akan melakukan infestigasi dari pusat yang  datang kesini." Sebunya.


Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua BANP PAUD dan PNF Tri Hananta bersama sejumlah pengurus serta staf sekretariat BANP PAUD dan PNF NTB secara rinci sembari menyerahkan sejumlah data lengkap yang tidak mungkin dimuat semua dengan menjelaskan bahwa" segala keputusan ada aturan mainya. Apa yang keluar adalah keputusan bersama." Tegas Tri Hananta.

BANP PAUD dan PNF NTB lanjut Tri "memiliki 5 orang anggota dibantu oleh sekretatiat 6 orang dan Tri membantah jika dinilai arogan sembari menunjukkan surat yang benar dan menjelaskan bahwa ada 3 rumpun dan yang paling ramai untuk dibahas adalah PAUD sebut Tri sembari  berseloroh karena ada uangnya." Sebutnya.

Semua keputusan di pusat terkait S1 yang pimpin S2 dan S3 wallahualam,mungkin barangkali kepercayaan teman teman,semua anggota memilih siapa yang menjadi Ketua." Tutur nya.

Terkait dirinya tidak masuk dalam aturan yang tidak boleh rangkap jabatan,1,2,3,4,5 tidak masuk." Sebutnya.

Yang menentukan menjadi anggota  BANP adalah BAN sendiri maksudnya BAN Pusat.tuturnya.

Terkait gaji kami bukan digaji hanya kompensasi dan henis-jenis rapatnya diluar jam kerja atau jam 16.00 wita.Adapun dituding otoriter,disini pengambilan keputusan dilakukan secara kokektif kolegial." Sebutnya

Terkait dana, sudah di audit oleh Inspektorat dan sudah ada hasilnya, demikian pula absen hadir guru-guru di SLBN No2 Mataram menggunakan pinjer print.

Terjait anggaran  sudah dikunci  sudah dipatok tidak bisa menambah atau mengurangi kegiatan. dan Plang sudah ada tinggal dipasang.

"Ketua BANP PAUD dan PNF tidak bisa memecat angotanya karena SK nya itu dari pusat,kami hanya bisa melapor sedangkan yang akan melakukan infestigasi dari pusat yang  datang kesini." Sebunya.

Tri Hananta membantah 'tidak punya PAUD, hanya kursus yang punya istri " ngakunya polos.

Tri menegaskan" peraturan Menteri kita tidak punya acuan dan tidak punya landasan sehingga saat ini semua menggunakan Pergub " imbuhnya. (Taqwa)

Related

Politik 5855541894837244051

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item